Insitekaltim, Samarinda – Realisasi pembangunan di Kalimantan Timur tahun anggaran 2025 telah mencapai 69 persen, namun DPRD Kaltim memberi perhatian serius pada empat sektor utama yang dianggap paling berdampak langsung bagi masyarakat yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan progres positif di tengah masa transisi pemerintahan. Tahun 2025 ditandai dengan pembaruan menyeluruh di tubuh eksekutif dan legislatif, termasuk penyusunan ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Tahun ini kita sudah sampai di angka 69 persen, sedang berjalan. Tapi tetap ada catatan penting yang perlu dikawal, khususnya pada sektor-sektor prioritas daerah,” ujar Ananda usai rapat paripurna, Senin 28 Juli 2025.
Proses pelaksanaan program pembangunan ikut terdorong oleh serangkaian instrumen kebijakan seperti instruksi Presiden, arahan Gubernur, hingga Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan tersebut memicu pergeseran dan penyesuaian anggaran yang difokuskan pada prioritas pembangunan.
Contoh konkret terlihat pada Program GratisPol, yaitu layanan pendidikan dan kesehatan gratis yang sudah mulai berjalan pada tahun ini. Menurut Ananda, alokasi anggaran untuk program tersebut cukup besar dan menjadi bagian penting dalam pemerataan layanan dasar.
“Kalau tidak salah, itu ada Rp185 miliar untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan gratis,” ungkapnya.
Selain dua sektor tersebut, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi kerakyatan juga masuk dalam prioritas utama. Empat sektor ini dianggap sebagai fondasi utama untuk mewujudkan arah pembangunan Kalimantan Timur yang lebih adil dan merata.
“Nilai pergeserannya cukup besar karena diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga ekonomi kerakyatan,” tuturnya.
Ananda menjelaskan bahwa DPRD memiliki peran pengawasan atas pelaksanaan program-program tersebut. Sementara pelaksanaan teknis berada di ranah eksekutif, legislatif bertugas memastikan arah kebijakan berjalan sesuai rencana dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, tugas kita mengawasi dan memastikan bahwa anggaran dan kebijakan benar-benar tepat sasaran. Untuk pelaksanaan teknisnya, itu kewenangan eksekutif,” jelasnya.
Delapan agenda pembangunan nasional (Asta Cita) juga diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah. Proses sinkronisasi antara pusat dan daerah terus berlangsung, termasuk melalui RPJMD dan penganggaran berbasis prioritas.
“Kita harap seluruh komponen, baik pusat maupun daerah, bisa terintegrasi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Jangan ada lagi tumpang tindih yang justru memperlambat realisasi pembangunan,” tukasnya.
