Insitekaltim, IKN – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan Benua Etam sukses melaksanakan pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari lalu.
“Secara umum partisipasi pemilih saat pilpres dan pileg Februari lalu jauh di atas rata-rata nasional,” buka Akmal bangga saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Swissotel Nusantara, Jumat (8/11/2024).
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Akmal Malik menguraikan kepada rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin ketuanya, HM Rifqinizamy bahwa partisipasi pemilih Kaltim pada pilpres dan pileg lalu sangat luar biasa.
Sebagai informasi, partisipasi pemilih pada pemilihan presiden sebesar 79,80 persen. Sedangkan untuk pemilihan DPR RI partisipasi pemilih sebesar 79,18 persen dan pemilihan DPRD 79 persen.
“Kita bersyukur partisipasi pemilih Kaltim di atas rata-rata nasional. Ini adalah keberhasilan bersama. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pihak keamanan, masyarakat dan pemerintah,” jelas Akmal.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu membeberkan salah satu langkahnya menjaga komunikasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Fahmi Idris. Bahkan mereka aktif memantau kesiapan infrastruktur dan logistik pemilu hingga ke desa-desa dan daerah terpencil.
“Kita rajin berkomunikasi. Tidak harus formal. Ber-Wa-an saja juga bisa,” ungkapnya.
Pemberian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim demi sukses pilkada serentak.
“Total NPHD yang sudah direalisasikan untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan mencapai Rp1,1 triliun,” ungkap Akmal.
Tidak hanya itu, nilai lebih dukungan lainnya adalah memberikan jaminan sosial BPJS bagi tenaga lapangan di seluruh TPS di Kaltim.
“Hanya di sini semua petugas TPS kita beri jaminan sosial BPJS kesehatan. Ini tidak ada di daerah lain,” bangga Akmal lagi.
Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPR RI HM Rifqinizamy mengapresiasi langkah-langkah Pemprov Kaltim untuk bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan Forkopimda. Namun ia mengingatkan pemanfaatan NPHD secara tepat dan tidak melanggar hukum.
“Laporan ke kami NPHD Kaltim bagus dan dukungan TNI Polri juga sangat baik,” kata Rifqinizamy.
Pihaknya juga berterima kasih kepada Pj Gubernur sebab tidak ada kendala mengenai NPHD.
“Karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal pemilunya belum apa-apa. Terpaksa kita bantu dengan APBN,” sebut politikus dari Kalimantan Selatan itu.
Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris melaporkan pilkada tahun ini akan diikuti 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Mereka akan mencoblos di 6.274 TPS dengan 30 TPS Lokasi Khusus.
“Kampanye dilakukan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan debat terakhir 22 November 2024. Mudah-mudahan tensi politik semakin menurun,” harap Fahmi.
Sementara Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto menjelaskan kampanye terbanyak dilakukan di Bontang, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Samarinda.
“Hal yang perlu menjadi catatan bahwa dari sekian kasus pada masa kampanye, terdapat 18 kasus yang berkaitan dengan aparatur sipil negara. Padahal ASN harus netral. Ini harus menjadi catatan Pak Pj Gubernur,” ungkap Hari Dermanto.
Satu hal lain yang juga perlu menjadi kewaspadaan adalah potensi kerawanan pemilu. Apalagi, hanya terdapat dua pasangan calon gubernur di Kaltim.
“Meski secara umum kondisi Kaltim cukup kondusif, kami harap Kaltim tetap waspada karena daerah ini berada di posisi kelima rawan tinggi pilkada di Indonesia. Apalagi, pasangan calon pilgub hanya ada dua,” timpal Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy.
Pertemuan juga dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Komisioner KPU RI Iffa Rosita, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para Pjs bupati dan wali kota dan perwakilan Polda Kaltim dan Kodam VI Mulawarman.
