Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Risiko Bencana Samarinda Rendah, Ketahanan Daerah Masuk Kategori Tinggi

    Juli 9, 2026

    DPRD Kaltim Dorong Payung Hukum Pengelolaan Sumur Tua

    Juli 9, 2026

    APBD Jadi Batu Sandungan, Kenaikan Gaji Ribuan Pasukan Kuning Samarinda Belum Pasti

    Juli 9, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Pemerintah
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Kesehatan
    insitekaltim.com
    Home»Advertorial»Pansus LKPJ Tahun 2020 Soroti Kinerja Koperasi di Kutim 
    Advertorial

    Pansus LKPJ Tahun 2020 Soroti Kinerja Koperasi di Kutim 

    SeliBy SeliApril 15, 202102 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Hepnie Armansyah yang juga anggota Tim Pansus LKPJ Kutim tahun 2020 saat mengikuti acara Rapat Pansus LKPJ dengan Diskop UKM dan Ekonomi Kreatif di Ruang Hearing, Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta pada Kamis (15/4/2021)
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Reporter: Nuril – Editor: Redaksi

    Insitekaltim, Sangatta – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyoroti kinerja koperasi di wilayah Kutim yang notabene kondisinya saat ini memiliki predikat menurun.

    Anggota Pansus LKPJ Kutim tahun 2020, Hepnie Armansyah menyampaikan keluhan fungsi dan kerja koperasi di wilayah Kutim. Khususnya koperasi yang didirikan oleh karyawan perusahaan. Banyak yang gulung tikar lantaran tidak dikelola dengan baik.

    “Salah satu penyebab koperasi bangkrut yaitu pemilihan aset koperasi yang tidak relevan untuk anggotanya bahkan mungkin ada kepentingan bisnis antar pengurus koperasi tersebut,” ujar Hepnie saat mengikuti rapat Pansus LKPJ tahun 2020 dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) dan Ekonomi Kreatif di Ruang Hearing, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta pada Kamis (15/4/2021)

    Anggota Komisi C DPRD Kutim itu juga menyampaikan bahwa Diskop UKM dan Ekonomi Kreatif seharusnya menjadi pengawas dalam pengelolaan koperasi tersebut. Pasalnya banyak anggota koperasi mengeluhkan dana yang dipinjam oleh koperasi tidak dikembalikan. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap anggota koperasi itu sendiri.

    “Saya melihat saat rapat anggota tahunan (RAT), Diskop UKM dan Ekonomi Kreatif ini belum maksimal dalam pengawasan koperasi di Kutim ini,” tambah Hepnie

    Selain itu seharusnya Diskop UKM dan Ekonomi Kreatif dapat menjadi pengatur regulasi dalam menjalankan koperasi tersebut. Banyak masyarakat Kutim yang menjadi anggota koperasi itu sehingga pihak pemerintah melalui Diskop UKM dan Ekonomi Kreatif dapat mengawasi kinerja koperasi yang didirikan oleh karyawan perusahaan. 

    Alasannya, perusahaan tidak bisa campur tangan.  Perusahaan hanya bisa menjadi fasilitator, dan tidak bisa mengambil keputusan perihal kinerja koperasi tersebut. 

    “Kedepannya Diskop UKM dan Ekonomi Kreatif dapat memaksimalkan pengawasan terhadap koperasi di wilayah Kutim agar menciptakan pengurus koperasi yang sehat,” pungkas Politikus dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Seli

    Related Posts

    Kemampuan Fiskal Terbatas, Pengentasan 26 Hektare Kawasan Kumuh Samarinda Masih Gantung

    Juli 9, 2026

    Lelang Lambat Imbas Dinamika Anggaran Pusat, Realisasi Fisik PUPR Masih Minim

    Juli 9, 2026

    Tiga Jalan Protokol di Samarinda Gelap Gulita, Dewan Desak Dishub Segera Peremajaan Tiang

    Juli 9, 2026

    Nunggak Proyek 2025, DLH Samarinda Tersangkut Utang Rp8,4 Miliar

    Juli 8, 2026

    Sektor UKM dan Rumah Tangga Merugi Akibat Pemadaman Listrik Massal di Samarinda

    Juli 8, 2026

    Andalkan Aplikasi Lawas 2024, Penentuan Jarak Domisili SPMB Samarinda Ternyata Masih Manual

    Juli 8, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Risiko Bencana Samarinda Rendah, Ketahanan Daerah Masuk Kategori Tinggi

    Nur AjijahJuli 9, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Suwarso menyebut, indeks risiko…

    DPRD Kaltim Dorong Payung Hukum Pengelolaan Sumur Tua

    Juli 9, 2026

    APBD Jadi Batu Sandungan, Kenaikan Gaji Ribuan Pasukan Kuning Samarinda Belum Pasti

    Juli 9, 2026

    Aturan Pusat Kaku, Fraksi PDI-P Kaltim Protes Daerah Dilarang Adakan Pupuk dan Alsintan

    Juli 9, 2026

    MotoGP Jerman 2026 Bergulir, Selisih 25 Poin Warnai Perebutan Puncak Klasemen

    Juli 9, 2026
    1 2 3 … 3,202 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.