Reporter: Rexy – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Ombudsman RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Timur, untuk membahas tentang pelayanan publik.
Ombudsman merupakan sebuah lembaga yang menerima keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap pemerintah.
Nantinya, lembaga ini akan menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan penyelidikan.
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menyampaikan, kunker ini terkait koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan parlemen dan penyelenggara pelayanan publik.
“Saya kira pertemuan ini merupakan bentuk koordinasi kerjasama yang kamu lakukan untuk Upaya pencegahan korupsi,” ujar Hery di Kantor PTSP Provinsi Kaltim JL Basuki Rahmat, Rabu (23/6/2021).
Dikatakan Hery, konteks penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tugas dari sektor PTSP. Hery menemukan banyak hal yang harus diselaraskan pasca berlakunya UU Omnibus Law.
“Ini memang masih terus berjalan penyelarasan nya, karena ada perpindahan urusan regulasi dari daerah ke pusat bahkan ada kementerian lembaga dalam merespon Omnibus law yang harus diikuti dengan regulasi turunannya,” jelasnya kepada awak media.
Upaya kerja sama tersebut, agar regulasi turunan pasca UU Omnibus Law itu lebih memperhatikan aspek pelayanan publik sebagaimana yang ada di UU No 25 tahun 2009.
“Kita memang harus melakukan kunjungan ke Kaltim ini kan sebentar lagi akan menjadi ibu kota, oleh karena itu menurut saya ini merupakan kesiapan pemerintah dalam merampungkan Kaltim sebagai IKN,” paparnya.
Ia melanjutkan, koordinasi ini untuk mencari peluang dan mengantisipasi kekurangan, agar sesuai target yang direncanakan.
“Kalau PTSP tidak hanya di Kaltim, provinsi lain ada keluhan pasca berlakunya UU Omnibus law. Sebab penyelarasan terhadap peraturan pelayanan dari daerah ke pusat yang masih memiliki kendala,” kata Hery.
Pihak Ombudsman juga akan kembali melangsungkan pertemuan, bersama jajaran PTSP Kaltim dalam rangka sharing yang nantinya keluhan tersebut dicatat untuk diselaraskan dengan kementerian terkait.
Untuk menetralisirkan keluhan dari masyarakat Ombudsman menerapkan Inovasi digitalisasi agar pelayanan publik tidak terkendala oleh masalah aturan turunan tadi.
“Pastinya digitalisasi itu menjadi terobosan untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 yang belum jelas sampai kapan,” ungkapnya.
Akan tetapi, inovasi digitalisasi dinilai menjadi solusi yang baik, hanya saja di sisi lain juga terdapat sebuah masalah. Karena banyak masyarakat yang belum paham cara penerapannya.
“Satu sisi membantu, tetapi juga menjadi sebuah persoalan,” tukasnya.
Literasi yang rendah terkait digitalisasi pelayanan terhadap masyarakat ini juga bisa memberikan ruang abu abu dalam penyelesaian.
“Inikan seperti yang dialami BPJS Ketenagakerjaan dalam urusan klaim banyak pekerja yang di PHK karena tidak mengerti cara mengurus klaim akhirnya masuklah calo digitalisasi,” kata Hery.
