Insitekaltim, Samarinda — Kisah Iswandi, dunia politik tidak semata-mata soal perebutan kekuasaan ataupun perhitungan jabatan. Ia telah mengenal dinamika politik sejak masih menempuh pendidikan di bangku kuliah, jauh sebelum menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Samarinda.
Hal ini Iswandi kisahkan, keterlibatannya dalam aktivitas politik telah dimulai sejak awal 1990-an. Pada masa itu, sistem politik nasional belum seperti sekarang. Partai politik belum sebanyak saat ini dan istilah yang lazim digunakan masih berupa golongan, bukan partai politik modern seperti sekarang.
“Sejak kuliah saya sudah mengikuti kegiatan politik. Saat itu belum seperti sekarang, masih dikenal golongan karya dan PDI,” ujar Iswandi saat berbincang bersama wartawan, Selasa, 11 Februari 2026 malam.
Kemudian ia mengatakan latar belakang pendidikannya di Fakultas Ekonomi menjadi ruang awal bagi Iswandi untuk membangun relasi, berdiskusi, serta memahami dinamika sosial dan politik. Dari pengalaman tersebut, ia menyaksikan secara langsung bagaimana arah politik dapat berubah dengan cepat.
Menurutnya, dunia politik memiliki dinamika yang sangat tinggi. Perubahan posisi, kebijakan, hingga arah kekuasaan dapat terjadi dalam waktu singkat, terutama menjelang momentum penting seperti pemilihan maupun penugasan jabatan.
“Dalam politik beberapa menit saja keadaan bisa berubah. Itu hal yang biasa,” ujarnya.
Meski demikian, Iswandi memegang prinsip bahwa politik harus dijalani dengan perasaan senang dan penuh kesadaran, bukan sebagai beban yang menimbulkan tekanan. Ia menilai, cara berpolitik yang dipenuhi ambisi berlebihan justru akan menghilangkan esensi pengabdian kepada masyarakat.
“Kalau politik membuat pusing dan stres, berarti ada yang keliru. Politik itu harus dijalani dengan perasaan gembira dan dinikmati,” jelasnya.
Selain itu ia juga meyakini, perubahan nyata hanya dapat diwujudkan jika seseorang terlibat langsung di dalam sistem. Hal tersebut menjadi alasan dirinya memilih terjun ke lembaga legislatif agar dapat menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, serta turut menentukan arah kebijakan publik.
Sikap kritis itu tercermin dari keberaniannya menolak sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Salah satunya, penolakannya terhadap rancangan peraturan daerah terkait tunjangan direksi dan komisaris yang dinilai belum memiliki kejelasan kontribusi bagi kepentingan publik.
“Jika belum jelas manfaatnya untuk masyarakat, saya menolak. Itu dapat mencederai rasa keadilan,” tegasnya.
Menjelang mengakhiri pernyataannya Iswandi juga menyoroti pentingnya transparansi di era digital saat ini. Menurutnya, setiap kebijakan dan tindakan pejabat publik akan mudah diawasi masyarakat, sehingga tanggung jawab moral dan keterbukaan menjadi hal yang tidak dapat ditawar.
“Sekarang semuanya serba terbuka. Pejabat publik harus siap menerima kritik dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambilnya,” pungkas Iswandi.
