Insitekaltim, Samarinda — Upaya menekan angka kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian serius. Wakil Gubernur Kaltim, H Seno Aji, menggelar rapat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur guna memetakan kondisi sosial ekonomi terkini. Data yang dipaparkan BPS menjadi dasar penting untuk menyusun intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
“Kita undang BPS untuk memberikan paparan mengenai kondisi sosial ekonomi saat ini, termasuk data statistik kemiskinan. Ini penting agar intervensi kita terhadap persoalan sosial betul-betul terukur dan efektif,” jelas Seno Aji di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Selasa, 25 Juni 2025.
Rapat tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan sejumlah pejabat penting seperti Kepala Biro Ekonomi Iwan Darmawan. Bagi Seno Aji, informasi dari BPS menjadi bahan diskusi awal yang akan ditindaklanjuti dalam pertemuan internal bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kepala BPS Provinsi Kaltim, Yusniar Juliana, menjelaskan bahwa angka kemiskinan Kaltim menunjukkan tren menurun. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar 5,51 persen. Namun, bila ditelaah lebih jauh, terdapat kesenjangan mencolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
“Di perkotaan, angka kemiskinan hanya sekitar 4,4 persen. Namun di desa, angkanya melonjak hingga 8 persen. Ini jadi catatan penting bahwa penurunan angka kemiskinan tidak merata,” ujar Yusniar.
Ia menjelaskan, indikator pengukuran kemiskinan mencakup pengeluaran rumah tangga baik untuk makanan maupun non-makanan, menggunakan pendekatan moneter dan non-moneter. Ini artinya, tidak hanya dilihat dari pendapatan, namun juga kualitas hidup secara menyeluruh.
Selain angka kemiskinan, rapat juga menyoroti persoalan stunting dan pengangguran terbuka yang masih menjadi tantangan besar di Kaltim. Pemerintah mengakui bahwa permasalahan sosial seperti ini saling berkaitan dan tidak bisa ditangani secara parsial.
“Masalah stunting, pengangguran, dan kemiskinan adalah rangkaian yang saling memengaruhi. Kita harus intervensi secara holistik,” kata Seno Aji.
Yusniar turut memaparkan perkembangan ketenagakerjaan Kaltim, indeks pembangunan manusia (IPM), serta data inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang cukup positif, terdapat tantangan dalam penyerapan tenaga kerja, terutama bagi generasi muda di wilayah pedesaan.
Rapat ini menunjukkan pentingnya data statistik dalam mendukung pengambilan kebijakan publik. Tanpa data yang akurat, program pemerintah berisiko tidak tepat sasaran atau hanya menyentuh permukaan permasalahan. Wagub Seno Aji menegaskan bahwa BPS bukan hanya penyedia data, namun juga mitra strategis dalam pembangunan daerah.
“Saya berharap ada masukan yang lebih intens dari BPS, supaya langkah kebijakan ke depan bisa kita susun lebih komprehensif. Kita akan rapatkan kembali bersama dinas-dinas terkait,” ucapnya.
Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen memperkuat program pengentasan kemiskinan berbasis data. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menyasar wilayah desa dengan ketimpangan tertinggi, serta menghubungkan intervensi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi lokal.
“Kita ingin memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Tidak boleh ada warga yang tertinggal dari pembangunan,” pungkas Seno Aji.
Dengan kerja sama lintas sektor dan pemanfaatan data yang maksimal, Kaltim diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, sekaligus mempersempit ketimpangan wilayah. Ini menjadi langkah awal menuju kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Kaltim.(Adv/DiskominfoKaltim)
Editor: Sukri
