Insitekaltim, Samarinda – Setelah sempat terhenti sejak 2023, DPRD Kota Samarinda kembali menggenjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS di tengah meningkatnya kasus penyakit menular di daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Riska Wahyuningsih mengatakan, raperda tersebut sebenarnya telah diusulkan sejak 2023. Namun, pembahasannya sempat terhenti tanpa kejelasan. Pada periode 2026, DPRD kembali memasukkannya sebagai prioritas untuk dituntaskan.
“Usulan ini sudah lama, sempat dibahas tapi belum berlanjut. Sekarang kami hidupkan kembali agar bisa segera diselesaikan,” ujarnya, Senin 13 April 2026.
Dalam proses penyusunan, DPRD turut menggandeng sejumlah pihak yang dinilai memiliki pengalaman langsung di lapangan, salah satunya Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI). Keterlibatan organisasi tersebut, diharapkan dapat memperkuat substansi raperda, khususnya dalam aspek penanganan kasus.
“Kami melibatkan PPTI karena mereka bersentuhan langsung dengan penanganan TBC dan HIV/AIDS, jadi masukan mereka sangat penting,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga tengah melakukan sosialisasi peraturan (sosper) di sejumlah wilayah sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan ini menyasar berbagai titik, mulai dari kawasan Samarinda Ulu hingga Lapas Sempaja.
Melalui sosialisasi tersebut, DPRD berharap dapat memperoleh masukan yang komprehensif, terutama terkait kebutuhan pendanaan dan strategi pencegahan yang dinilai masih perlu diperkuat.
“Masukan dari masyarakat sangat kami butuhkan, khususnya soal bagaimana upaya pencegahan dan dukungan anggaran ke depan,” katanya.
Riska menambahkan, seluruh anggota Komisi IV DPRD Samarinda juga turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing, untuk memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus memastikan partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan.
Ia menegaskan, sejauh ini proses perumusan raperda berjalan tanpa hambatan berarti, meskipun masih berada pada tahap penyusunan sebelum diajukan ke tahap pengesahan.
“Masih dalam tahap perancangan, tapi progresnya terus berjalan. Kami optimistis bisa segera masuk tahap berikutnya,” ungkapnya.
DPRD pun berharap kehadiran perda tersebut nantinya mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam menekan angka kasus TBC dan HIV/AIDS di Samarinda, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan.
“Harapannya dengan adanya perda ini, penanganan bisa lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
