Insitekaltim,Samarinda – Maraknya berita yang beredar mengenai penyalahgunaan bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) memunculkan pemikiran kritis mahasiswa tidak terkecuali mahasiswa dari kampus terbaik di Kaltim, Universitas Mulawarman.
Mahasiswa Kehutanan angkatan 2022, Dimas Putra Erkandy mengharapkan pemerintah lebih selektif dalam memberikan bantuan. Bahkan dirinya meminta pemerintah melakukan survei lapangan agar data yang diberikan terbukti valid.
“Saran saya untuk pemerintah, meningkatkan kembali tahap-tahap verifikasi berkas kalau bisa ada survei langsung terjun ke lapangan, melihat langsung bagaimana kehidupan mahasiswa tersebut,” tutur Dimas saat diwawancarai pada Minggu (12/5/2024).
Pernyataan tersebut ia jabarkan karena baru-baru ini diketahui kasus yang terjadi ada salah satu oknum mahasiswa yang juga seorang seleb Instagram (selebgram). Mahasiswa yang diketahui berasal dari Universitas Diponegoro (Undip) tersebut diduga memiliki kehidupan yang berkecukupan dan menampilkan gaya hidup mewah lewat media sosialnya. Namun ia masih terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.
Hal ini tentunya mengundang amarah dari berbagai pihak, karena dianggap masih banyak pemuda Indonesia yang memerlukan bantuan dari pemerintah tersebut.
Menurut Dimas, sudah seharusnya penerima bantuan KIP-K menggunakan sejumlah uang yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan mereka. Bantuan tersebut menurutnya mesti digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup semasa mahasiswa berkuliah.
“Kalau misal mereka merasa mampu, silakan mengundurkan diri dari beasiswa KIP-K karena memberikan kesempatan mahasiswa lain yang kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa KIP-K,” harapnya.
Dirinya juga mengeluhkan pihak pengelola KIP-K yang dianggap kurang memperhatikan sasaran penerima bantuan tersebut. Hal ini didasari dengan banyaknya pendaftar KIP-K yang memanipulasi data-data saat pendaftaran.
Penyalahgunaan bantuan KIP-K ini juga dikeluhkan oleh salah satu mahasiswi dari prodi Sastra Inggris angkatan 2022, Yuniar Retnowati. Dirinya berpendapat penyalahgunaan KIP-K bukan hanya serta merta kesalahan satu pihak saja.
“Menurut aku kasus seperti ini nggak serta merta salah dari satu pihak, Kemendikbud, tapi juga salah sang pengaju. Jika dirasa mampu secara ekonomi lebih baik tidak mengajukan agar dapat menyisakan kuota untuk yang lebih membutuhkan,” ungkap Yuniar.
Yuniar menyampaikan perlu ada evaluasi dalam penyeleksian penerima yang dilakukan oleh pihak penyelenggara KIP-K. Dengan begitu, mereka dapat memastikan kepantasan penerima KIP-K itu sendiri.
“Semoga KIP-K dapat lebih tepat sasaran, karena jujur masih banyak orang yang sebenarnya lebih membutuhkan tapi malah nggak keterima pengajuan KIP kuliahnya. Lalu diperketat kembali seleksi penerimanya agar tidak terjadi kasus yang sama,” harap Yuniar.
Ketua Keluarga Mahasiswa KIP-K (Gamakipka) Arifin Asrol menyebutkan bahwa penyalahgunaan bantuan KIP-K memerlukan tindakan lebih lanjut. Mahasiswa perlu melaporkan penerima yang dianggap tidak pantas untuk menerima bantuan tersebut.
Sebagai lembaga mahasiswa yang menjembatani penerima KIP-K dengan pihak akademik Unmul, Gamakipka siap menampung jika terdapat laporan-laporan terkait penyalahgunaan bantuan.
“Namun dengan memberikan bukti setelah laporan diterima, kami akan menindaklanjuti hal tersebut ke bagian kesejahteraan mahasiswa terkait apakah laporan kami ditindaklanjuti oleh rektorat,” kata Arifin.
Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan bantuan KIP-K yang masih menjadi isu berulang, tentunya hal ini menjadi bahan refleksi diri bagi mahasiswa. Terutama penerima KIP-K yang tentunya perlu menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya.
“Uang KIP-K itu uang bantuan pendidikan, bukan buat nopang gaya hidup tinggi,” sebut Yuniar pada saat diwawancarai.
Yuniar dan Dimas menyarankan agar bagi penerima KIP-K yang merasa mampu untuk segera mengundurkan diri.
“Jangan menunjukkan gaya hidup yang tinggi dari pemerintah di depan mahasiswa yang tidak mampu, yang benar-benar harus mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah,” pungkasnya.
