Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Festival Kemilau Kaltim Kembali Digelar, Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif

    November 21, 2026

    Dinkes Kaltim Ingatkan Pelajar Samarinda Waspadai HIV, IMS hingga Bahaya Vape

    November 20, 2026

    Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209 Miliar, Andi Harun Khawatir Timbulkan Utang

    November 20, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Pemerintah
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Kesehatan
    insitekaltim.com
    Home»Hukum»Kuasa Hukum Pemilik Lahan Jalan Tol Mempertanyakan Sikap Gubernur, 2 Warga Belum terbayar
    Hukum

    Kuasa Hukum Pemilik Lahan Jalan Tol Mempertanyakan Sikap Gubernur, 2 Warga Belum terbayar

    MartinusBy MartinusAgustus 27, 201803 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    INSITEKALTIM SAMARINDA-Kuasa Hukum Pemilik lahan proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang berlokasi di Simpang Paser Palaran Roy Hendrayanto mempertanyakan sikap Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak
    Menurut Roy Hendrayanto kepada insitekaltim,Senin(27/8/2019),bahwa sikap Awang Faroek Ishak dinilainya tidak mencerminkan sebagai kepala daerah yang mengayomi warganya
    “Karena sampai saat ini masalah lahan warga  yang kena proyek pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 99,02 Km belum diselesaikan dengan warga yang saat ini menunggu etikat baik pemerintah,”ungkapnya
    Dimana ada dua lahan warga yang berbeda tidak ada pemyelesaian untuk pembayaran ganti rugi, dan saat ini dirinya sudah melaporkan kepengadilan negeri Samarinda dalam kasus perdata
    Untuk sidang yang kedua di agendakan pada 30 Agustus 2018.Jadi kami merasa heran apa yang disampaikan Gubernur Kaltim pada saat meninjau progres pekerjaan pembangunan jalan tol pada hari senin tadi
    Dia menyebutkan yang dilansir oleh insitekaltim “Gubernur Awang Faroek Ishak yakin beberapa segmen bisa dioperasionalkan untuk dilewati masyarakat. Hal itu ujarnya, seiring dengan tuntasnya pembebasan lahan yang selama ini penghambat pembangunan jalan tol.
    “Kalau melihat bahasa Awang”dengan tuntasnya pembebasan lahan yang selama ini penghambat pembangunan jalan tol dianggap sudah selesai,”selesai dari mana ” sedangkan klain kami 2 orang belum selesai dan berbuntut ke pengadilan,”kata Roy
    Kan aneh kalau Awang bilang sudah tidak ada masalah. Bukan kami tidak mau mendukung proyek jalan tol akan tetapi masalahnya pembayaran ganti rugi yang ditawarkan tidak sama dengan yang lainnya yang lokasinya berdekatan
    Dan anehnya lagi antara pembayaran tahap pertama untuk ganti rugi sangat tinggi sedangkan pembebasan lahan yang saat ini tidak sebanding dengan pembayaran yang pertama dan ini ada apa ,”cetus Roy
    Jadi masalahnya disini tidak adanya keberpihakan kepada masyarakat yang lahannya kena pembangunan proyek jalan tol yang menghubungkan Samarinda-Balikpapan
    Justru menjadi pertanyaan kami kenapa nominal harga penggantian pembebasan lahan tersebut jauh berbeda sehingga masalah ini kami bawah kerana hukum biar semua orang tau dan terbuka lebar-lebar di pemgadilan,”beber Roy Hendrayanto
    “Diakui Awang, masalah paling krusial adalah masalah lahan. Namun dia optimis target akhir 2018 sudah tuntas. Misalnya, masyarakat menuntut ganti rugi tanam tumbuh di kawasan Tahura Bukit Soeharto maupun warga yang bertahan pada harga mereka padahal tidak sesuai NJOP.
    Belum lagi lanjutnya, kondisi alam yang sangat mempengaruhi pelaksanaan proyek pembangunan di lapangan seperti tingginya curah hujan, kawasan rawa dan perbukitan
    “Kondisi itu semua kan pasti berimbas pelaksanaan pembangunan di lapangan. Khusus pembebasan lahan kami tetap berpatokan pada aturan,” jelasnya.
    Diantaranya, tanam tumbuh dan ganti rugi lahan tidak akan dilakukan bagi warga yang berada di kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi seperti Tahura Bukit Soeharto karena hal itu melanggar aturan.Pemerintah juga tidak akan membayar lahan yang tidak berdasar NJOP atau nilai harga yang ditetapkan tim apresial.
    “Bagi yang belum bersepakat, kami telah menitipkan uang (konsinyasi) di Pengadilan. Negara kita negara hukum, mari ikuti aturan hukum. Dan perlu diketahui, untuk kepentingan umum, Undang-Undang telah mengatur masyarakat tidak boleh menghalangi,” tegasnya.
    Awang meminta instansi terkait bersama kontraktor pelaksana untuk mempersiapkan KM.13 sampai KM.38 di Seksi 1 sudah bisa dioperasionalkan pada akhir 2018.
    Wartawan sukri

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Martinus

    Related Posts

    MPR Siapkan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan Nama

    November 13, 2026

    Bareskrim Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri Tersangka Kasus Penyadapan Presiden

    November 4, 2026

    26 Pria Jadi Tersangka dalam 16 Kasus Narkoba di Samarinda, 780 Ekstasi Disita

    Oktober 29, 2026

    Empat Tersangka Pencurian Kabel Samarinda, Kerugian Pemkot Capai Rp72 Juta

    Oktober 28, 2026

    Saksi Tak Tahu Status HPL Separi di Sidang Korupsi Lahan Transmigrasi Kukar

    Oktober 22, 2026

    Kejaksaan Kaltim Upayakan Pengembalian Barang Bukti hingga ke Rumah Penerima

    Oktober 20, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Festival Kemilau Kaltim Kembali Digelar, Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif

    Ratu ArifanzaNovember 21, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar Festival Kemilau Kaltim 2026 setelah sempat…

    Dinkes Kaltim Ingatkan Pelajar Samarinda Waspadai HIV, IMS hingga Bahaya Vape

    November 20, 2026

    Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209 Miliar, Andi Harun Khawatir Timbulkan Utang

    November 20, 2026

    Dinsos-PM Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Penanganan Anak Jalanan

    November 19, 2026

    Pemadaman Listrik Kaltim Ditargetkan Berakhir Pertengahan Desember

    November 19, 2026
    1 2 3 … 3,452 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.