KPU Gelar Rapat Evaluasi Pilgub Kaltim, Dalam Focus Group Discussion

Insitekaltim Samarinda-KPU Kaltim menggelar evaluasi pengiriman logistik dan alat peraga kampanye(APK) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim 2018, guna menunjang pemilu 2019, Rabu(10/10/2018) di Hotel Aston Samarinda
Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk Focus Grup Discussian (FGD) dengan menghadirkan beberapa organisasi kemahasiswaan,salah satunya Permahi Cabang Samarinda, Jamper, HMI Cabang Samarinda, PMII Cabang Samarinda, iAIN,Perhimpunan Mahasiswa Pemuda Tabang, Prima DMI Kaltim
Menurut Erlyando Saputra Ketua  Dewan Remaja Masjid Kaltim,  dalam diskusi menyebutkan bahwa diskusi hari ini harus disepakati bersama agar dalam pelaksanaan gelaran demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim pada bulan juni lalu bisa di evaluasi
“Misalnya para pemilih bisa bersikap punya tanggung jawab untuk bisa menyalurkan hak suaranya. Akan tetapi masih ada pemilih tidak menggunakan hak politiknya dan itu bisa terlihat pada diri kita sendiri yang belum bisa memanfaatkan momen yang sangat penting untuk memilih pemimpin Kaktim, “ucapnya
Kita sadari kadang ada mahasiswa yang tidak menggunakan pilihannya pada Pilgub Kaltim dan itu kita lihat sendiri. Untuk itu harapannya dalam diskusi hari ini bisa menghasilkan solusi menghindari Golput. Apalagi sebentar lagi kita akan menggelar Pileg maupun Pilpres 2019,”mintanya
Perhimpunan Mahasiswa Tabang kabupaten Kukar Supardi Baatz, menyebutkan bahwa kalau kita melihat pada pelaksanaan Pilgub Kaltim 2018,masih banyak alat peraga kampanye tidak bisa masuk ke pedalamanan
“Salah satunya daerah tabang Kabupaten Kutai Kartanegara  yang kami tahu disana banyak alat peraga  yang tidak terpasang. Justru kami melihatnya aneh ada warga yang tidak tahu calon gubernurnya. Kejadian tersebut jangan sampai terulang kembali pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2018,”katanya
Perwakilan dari HMI Komisiriat Unmul Samarinda Gusti mengatakan bahwa pada intinya untuk mengurangi Golput harus dilakukan evaluasi kenapa tingkat partisipasi masyarakat itu rendah.Dari sini yang harus kita cari bagaimana bisa mengatasi masalah Golput, “ucapanya
Lain halnya disampaikan perwakilan PMII Samarinda Jusman, menyebutkan bahwa dalam menyikapi persoalan Pilgub Kaltim, pada 27 juni 2018 bukan semata mata alat peraga kampanye yang menjadi tolak ukur Golput,  akan tetapi yang menjadi perhatian adalah transparansi kegiatan KPU itu sendiri
“Kita ketahui bahwa kabupaten Berau juga mengalami hal  yang sama, disana banyak alat peraga tidak bisa masuk ke desa-desa atau perkampungan tidak terlihat bahkan  masyarakat disana banyak tidak tahu calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim, pada pilgub yang lalu”bebernya
Komisioner KPU Kaltim Divisi Logistik dan Keuangan Ida  Farida menyebutkan bahwa banyaknya alat peraga yang tidak sampai di daerah-daerah atau perkampungan bukan semata mata kesalahan KPU Kaltim.  Hanya perlu diketahui bahwa semua logistik kegiatan Pilgub Kaltim 2018,seluruhnya diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota
“Jadi KPU Kaltim hanya mengawasi dan menerima laporan dari daerah karena memang tanggung jawabnya disapa. Yang perlu juga kita ketahui kenapa tingkat partisipasi masyarakat rendah atau tingkat Golput tinggi ini tidak bisa disamaratakan satu dengan yang lain
“Misalnya daerah lain ada peningkatan partisipasi masyarakat cukup tinggi tapi kalau melihat Samarinda dan Kukar yang sebagai presentasi suara memang terlihat jauh dari harapan. Sementara kami belum tahu kenapa tingkat partisipasi masyarakat rendah,ini yang harus kita cari masalahnya. Mungkin kita buat riset sehingga tahu apa faktor penyebabnya.
Kalau melihat di Bali tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi sampai 72 persen, hal ini karena masyarakat Bali kepekaan sosialnya cukup tinggi. Jadi kalau ada masyarakatnya tidak peduli disana sanksinya cukup berat, misalnya kalau ada yang meninggal sanksinya tidak didatangi, ” beber Ida saat evaluasi logistik pemilu 2018, di FGD Hotel Aston Samarimda
Wartawan sukri