Insitekaltim, Bontang – Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang Joni Alla Padang menyoroti lemahnya koordinasi dalam perencanaan proyek infrastruktur jalan di Kota Taman.
Salah satu contoh nyata dari masalah ini terlihat pada rencana penggusuran lahan warga di sekitar RSUD Kota Bontang yang dinilai kurang terencana dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Joni dalam rapat kerja Komisi C dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) pada Senin (11/11/2024).
Joni menyebutkan bahwa Bapperida seharusnya lebih proaktif dalam mengawal arah pembangunan daerah, khususnya dalam memastikan proyek-proyek strategis tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat.
“Otak dari segala yang berjalan di Bontang ini ada di Bapperida, yang memegang fungsi koordinasi, evaluasi, dan pengendalian. Tapi di lapangan kita lihat ada masalah koordinasi, contohnya proyek jalan di sekitar RSUD yang menimbulkan keresahan warga. Seharusnya tidak terjadi jika perencanaannya matang,” ungkap Joni.
Salah satu permasalahan yang disoroti Joni adalah rencana penggusuran lahan hingga lima meter dari badan jalan di sekitar RSUD. Rencana tersebut, menurutnya, tidak muncul dalam perencanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur dan membuat warga sekitar tidak siap dengan dampak yang akan mereka hadapi.
Joni menyayangkan hal ini karena menimbulkan kesan bahwa proyek tersebut tidak direncanakan secara menyeluruh dan hanya akan menambah beban masyarakat.
“Sebelumnya saya bertanya ke Dinas PUPR mengapa rencana jalan di RSUD ini terkesan amburadul dan kurang koordinasi. Jawabannya, setiap OPD saat ini menangani perencanaan masing-masing. Padahal, Bapperida punya fungsi koordinasi yang seharusnya mengatasi hal seperti ini agar lebih terstruktur,” kata Joni.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapperida Kota Bontang Amirudin menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah berupaya meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan kota dari tingkat pusat hingga daerah.
Di bawah kebijakan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, kata Amirudin, perencanaan pembangunan kota akan diselaraskan untuk mencapai target nasional tahun 2045.
“Penyusunan perencanaan tahun ini sudah diselaraskan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Semua target-target pembangunan hingga 2045 kini dipastikan terintegrasi dari pusat hingga daerah. Khususnya di Kota Bontang, kita sudah merancang target Bontang Sentosa 2045 dalam RPJMD yang disusun setiap lima tahun,” jelas Amiluddin.
Ia juga menyampaikan bahwa upaya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan Kota Bontang akan terus diperkuat, termasuk dalam proyek infrastruktur yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
