Insitekaltim,Sangatta – Belum lama ini akibat intensitas hujan yang cukup tinggi sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terendam banjir. Ketua DPRD Kutim Joni meminta pemerintah kabupaten (pemkab) menaruh perhatian serius untuk penanganan banjir tersebut.
Ia menyebutkan persoalan banjir yang merendam beberapa wilayah di antaranya Kecamatan Sangatta Utara, Bengalon dan Kaubun disebabkan adanya kebuntuan drainase serta adanya aktivitas perusahaan tambang dan sawit.
“Banjir dalam kota bisa jadi karena drainase yang kurang diperhatikan. Sementara di Bengalon atau Kaubun itu karena aktivitas perusahaan. Karena dulu sebelum ada perusahaan kan tidak pernah banjir,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/5/2023).
Dalam penanganan banjir di Bengalon dan Kaubun, pemerintah tidak hanya menuntut tanggung jawab perusahaan tapi harus ada program penanganan dengan penganggaran berasal dari APBD Kutim.
“Seperti pembersihan sungai atau pembuatan drainase di dua kecamatan ini,” jelasnya.
Sementara itu penanganan banjir dalam ibu kota adalah dengan melakukan peremajaan drainase mulai dari perbaikan, pengerukan dan pembuatannya.
Maka dari itu dirinya berharap, penanganan banjir menjadi program prioritas dalam APBD Perubahan Kutim 2023, agar tidak ada lagi masyarakat terdampak ke depannya.
“Harapan saya penanganan banjir jadi program prioritas di APBD Perubahan ini,” tuturnya.
Hal ini juga sejalan dengan upaya penanganan pascabanjir besar pada Maret 2022 lalu yang hingga kini belum ada penanganannya.
“Memang saya dengan dikritik masyarakat terhadap upaya penanganan banjir, tapi menurut saya bukan menjadi alasan untuk tidak direalisasikan,” kata Joni.
Menurutnya, jika pemerintah merealisasikan penanganan banjir skala kecil turut berpengaruh pada penanganan banjir skala besar.
“Kalau penanganan banjir yang tergolong kecil terlaksana, banjir dengan skala besar pun tidak terjadi,” tandasnya.
