Insitekaltim, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud mendorong pemerintah pr
ovinsi bersama Forkopimda untuk menyewa helikopter sebagai langkah cepat mengatasi darurat logistik di wilayah perbatasan seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Kondisi jalan darat yang belum memadai dan sungai yang dangkal dinilai memperlambat distribusi bantuan.
“Sekarang masyarakat Mahulu kekurangan bahan makanan. Tidak bisa lewat darat, lewat sungai juga dangkal, salah satunya hanya bisa pakai helikopter,” kata Hasanuddin usai Rapat Paripurna ke-29 pada Jumat 8 Agustus 2025
Ia mengusulkan agar Pemprov Kaltim menyiapkan helikopter yang dapat dipakai bersama oleh Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kejati, dan DPRD ketika terjadi keadaan darurat. Menurutnya, hal ini juga bisa dibiayai melalui dukungan CSR perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut.
“Bagusnya pemerintah daerah bersama Forkopimda menyiapkan helikopter untuk keperluan darurat seperti sekarang. Itu sebenarnya bisa disiapkan perusahaan lewat CSR, misalnya Gunung Bayan yang beroperasi di Mahulu atau Kubar perbatasan Kutim,” ujarnya.
Hasanuddin menilai solusi helikopter penting agar distribusi bantuan bisa lebih cepat. Saat ini, distribusi lewat sungai memerlukan proses pemindahan muatan dari kapal besar ke kapal kecil, yang memakan waktu.
“Kasihan saudara-saudara kita. Sekarang terpaksa lewat sungai dan itu makan waktu,” katanya.
Terkait skema pengadaan, ia menilai penyewaan helikopter dari pihak ketiga lebih realistis ketimbang membeli.
“Kalau sewa, perawatan bisa dilakukan oleh pihak penyedia. Kalau dipakai bersama, bebannya lebih ringan,” tutur politisi Golkar itu.
Hasanuddin mencontohkan, pada masa Pj Gubernur Akmal Malik, Pemprov Kaltim sempat menyewa helikopter selama tiga bulan. Saat terjadi banjir bandang, bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Namun kini, Kaltim tidak lagi memiliki helikopter operasional karena milik Polda Kaltim sedang dalam perbaikan.
“Waktu banjir bandang tahun lalu, kita cepat pakai helikopter karena memang ada yang disewa. Sekarang tidak punya, jadi harapan saya ke depan pemerintah daerah dan Forkopimda bisa bekerja sama,” katanya.
Selain masalah transportasi udara, Hasanuddin juga menyoroti masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, baik menuju wilayah utara, barat, maupun timur Kaltim.
“Kita punya daerah-daerah perbatasan yang infrastruktur jalannya rusak. Mau ke utara rusak, ke barat rusak, ke timur banyak rusak. Jadi memang masih banyak kendala,” ucapnya.
Ia berharap program pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dapat berjalan pada tahun 2026 mendatang, sehingga akses logistik ke daerah perbatasan lebih lancar dan tidak sepenuhnya bergantung pada jalur udara.
