Insitekaltim, Samarinda – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur (Kaltim) Aji Muhammad Fitra Firnanda menyampaikan sejumlah proyek pembangunan masih dalam tahap pergeseran anggaran guna menyesuaikan dengan visi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas lainnya bergantung pada pengajuan dari pihak pengusul kepada kepala daerah, bukan langsung kepada wali kota atau bupati.
“Salah satu program prioritas adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni, dengan target seribu rumah setiap tahun,” ujarnya di Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Senin, 24 Maret 2025.
Selain itu, perbaikan jalan menjadi salah satu fokus utama Gubernur Kaltim.
“Kami optimis target ini bisa tercapai, bahkan lebih cepat dari yang direncanakan dengan proses yang lancar,” tegasnya.
Ia menyatakan, terkait keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan proyek, sehingga sektor lain juga harus menunggu giliran pendanaan.
Sebagai informasi, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akses jalan yang lebih baik, mobilitas warga meningkat, serta distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang tepat sangat diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
