Insitekaltim,Samarinda – Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis data terkini mengenai persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2023. Menurut data tersebut, tingkat kemiskinan di Kaltim mengalami kenaikan menjadi 6,11 persen, naik dari 5,51 persen pada September 2022.
Meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 9,36 persen, angka kemiskinan Kaltim lebih tinggi dibandingkan provinsi terendah, yaitu Bali dengan 4,25 persen. Sementara itu, Papua tetap menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, mencapai 26,03 persen.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati menanggapi data ini dengan menyebutkan bahwa banyak faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di daerah ini. Salah satu faktor krusial adalah kurangnya lapangan pekerjaan, terutama di sektor pertanian dan perkebunan.
Puji menyoroti masalah hilangnya nilai tambah dari hasil pertanian lokal, seperti pisang, singkong dan ubi, yang diolah di luar pulau dan diimpor kembali dengan harga jauh lebih tinggi.
“Kita memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti pisang, singkong, ubi dan lainnya. Sayangnya, kita sering mengirim produk-produk tersebut ke luar pulau untuk diolah. Hasil olahan tersebut kemudian dikirim kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi,” tuturnya.
Dia mendorong pemerintah untuk menjalankan hilirisasi guna mengubah sumber daya alam menjadi produk jadi dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
“Pemerintah perlu berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kaltim melalui upaya hilirisasi. Salah satu cara adalah dengan mendirikan pabrik-pabrik pengolahan sesuai dengan potensi daerah,” ungkap Puji.
Selain itu, Puji menekankan perbaikan infrastruktur dan konektivitas sebagai langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan. Ia menyoroti kendala petani di daerah terpencil yang sulit menjual hasil panennya ke pasar karena akses jalan yang buruk.
“Biaya transportasi mereka bisa lebih tinggi dari harga hasil panennya, membuat mereka sulit bersaing. Hal ini menghambat peningkatan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Puji berharap agar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim dapat digunakan secara efektif untuk memperbaiki infrastruktur dan konektivitas, bukan hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan.
Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta mengurangi tingkat kemiskinan di Kaltim.
“Hal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kaltim,” tandas Puji.
