Insitekaltim,Samarinda – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengungkap laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tahun 2023 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan ini menjadi WTP ke-15 Kemenkumham secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini turut disaksikan di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur secara virtual, Jumat (26/7/2024).
Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan I BPK RI Bidang Polhukam mengapresiasi kinerja Kemenkumham yang senantiasa melakukan perbaikan dari tahun ke tahun.
Pada laporan keuangan Kemenkumham tahun 2023, BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada penilaian opini dari BPK.
Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly yang didampingi Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham.
Menkumham Yasonna Laoly mengungkapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama dan sinergi yang terjalin baik dari Tim Pemeriksa BPK RI, untuk terus mendorong Kemenkumham dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang disampaikan melalui berbagai rekomendasi dan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
“Terima kasih atas dampingan BPK terhadap Kemenkumham,” ucapnya.
Menkumham Yasonna menyampaikan capaian ini adalah bentuk motivasi dalam memperkuat komitmen seluruh jajaran Kemenkumham untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN. Menkumham Yasonna juga menyampaikan beberapa langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti jajaran dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan dan BMN pada periode selanjutnya.
“Atas temuan dan rekomendasi yang terdapat pada LHP BPK RI, saya harapkan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tepat”, ucap Menkumham Yasonna.
Dirinya mengharapkan seluruh jajaran Kemenkumham tidak berpuas diri atas capaian opini WTP Tahun 2023, namun dapat menjadi pelecut semangat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja yang turut berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.
Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Gun Gun Gunawan, Kepala Divisi Administrasi Idris, Kepala Divisi Pemasyarakatan Heri Azhari, Pejabat Struktural, dan jajaran secara daring.
