Insitekaltim, Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali menunjukkan komitmennya dalam transparansi publik dengan meraih peringkat ke-3 sebagai Badan Publik Informatif kategori Kementerian dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024.
Penghargaan ini diserahkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam acara Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Movenpick Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).
Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta menerima penghargaan tersebut secara langsung. Dalam sambutannya, Nico menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata Kemenkum dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Pelaksanaan keterbukaan informasi mendorong transparansi dalam tata kelola pemerintahan serta memberikan akses informasi luas kepada masyarakat,” ujar Nico.
Penghargaan ini menjadi kali ketiga Kemenkum menerima predikat informatif sejak tahun 2022. Dengan nilai evaluasi sebesar 98,56, Kemenkum berhasil mencatatkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 95,42.
Peningkatan nilai evaluasi Kemenkum juga menunjukkan konsistensi institusi ini dalam menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini menjadi bukti komitmen Kemenkum dalam mewujudkan pelayanan informasi yang prima kepada masyarakat.
“Kami optimis Kemenkum akan terus menjadi teladan dalam transparansi pemerintahan dan pelayanan publik,” pungkas Nico.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Ronald Lumbuun menyebutkan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh elemen di Kemenkum.
“Penghargaan ini milik bersama, mulai dari PPID, Pusat Data dan Informasi, hingga seluruh satuan kerja yang mendukung keterbukaan informasi,” jelas Ronald.
Ronald juga menambahkan bahwa Kemenkum terus mendorong digitalisasi layanan informasi agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan mudah.
Ketua KIP Donny Yoesgiantoro, dalam sambutannya menyampaikan bahwa jumlah badan publik yang meraih predikat informatif tahun ini meningkat signifikan. Sebanyak 162 dari 363 badan publik berhasil mencapai predikat ini, dibandingkan 139 badan publik pada tahun lalu.
“Ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di berbagai institusi, termasuk Kementerian,” ujar Donny.
