Insitekaltim, Samarinda – Pengawasan kawasan hutan di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi persoalan keterbatasan personel. Luas kawasan hutan yang mencapai lebih dari 8 juta hektare belum sebanding dengan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan karena pengawasan kawasan hutan mencakup wilayah yang sangat luas dengan berbagai potensi pelanggaran. Mulai dari aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membutuhkan keberadaan petugas di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim Rusmadi mengatakan, kebutuhan tambahan personel telah beberapa kali disampaikan kepada kementerian.
“Ini kan pengadaan Polhut dari kementerian. Kementerian sudah kita surati beberapa kali. Dengan 8 juta sekian ini kita kekurangan,” kata Rusmadi, Senin 21 September 2026.
Pemerintah pusat telah memberikan informasi mengenai rencana pembukaan penerimaan Polhut dalam waktu dekat. Setelah proses penerimaan dilakukan, personel tersebut nantinya akan didistribusikan ke masing-masing provinsi.
“Nanti dari sana ditransfer ke masing-masing provinsi. Katanya dalam waktu dekat ada penerimaan Polhut,” jelasnya.
Namun, sampai penerimaan tersebut terealisasi, pengawasan tetap harus berjalan dengan personel yang ada. Dishut Kaltim kemudian mencari cara untuk memperluas jangkauan pengawasan melalui keterlibatan masyarakat.
Salah satunya melalui program Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP), masyarakat yang terlibat dalam program tersebut diharapkan dapat membantu petugas melakukan pemantauan di wilayah yang sulit dijangkau oleh personel Polhut.
“Kami ada membuat MMP, Masyarakat Mitra Polhut. Itu harus membantu di lapangan sementara dulu,” terang Rusmadi.
Selain mengandalkan masyarakat, Dishut Kaltim juga berupaya menambah jumlah Polhut dari internal pemerintah daerah. Sejumlah pegawai yang berstatus ASN diarahkan mengikuti tahapan untuk menjadi Polhut, termasuk uji kompetensi dan pendidikan.
“Kita ada beberapa staf yang sudah ASN, itu kita bisa masuk ke Polhut. Nanti diikutkan uji kompetensi dan pendidikan,” ujarnya.
Upaya tersebut telah menghasilkan tambahan personel. Rusmadi menyebut sekitar 25 orang sebelumnya telah mengikuti pendidikan dan kemudian dinyatakan menjadi Polhut.
“Kemarin ada sekitar 25. Alhamdulillah sudah jadi Polhut,” tutupnya.
