Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) membuka peluang mengusulkan status bencana nasional jika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus meluas.
Hingga 12 Oktober 2026, kebakaran di sekitar Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) diperkirakan telah melanda 35 hektare lahan, dengan asap yang mengganggu jarak pandang pengendara hingga 400 meter.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, pemerintah daerah masih berupaya mengendalikan kebakaran melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah pusat.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminta tambahan bantuan pemadaman.
“Kemarin kita sudah ke Jalan Tol Balsam, kita sudah berhasil padamkan. Memang ada beberapa titik-titik api yang lain yang saat ini saya sedang koordinasi dengan BPBD. Pak Gubernur juga koordinasi dengan BNPB, supaya bantuan-bantuan pompa dan bantuan yang lainnya bisa segera hadir, segera datang,” kata Seno di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 13 Oktober 2026.
Seno menyebut 65 unit pompa telah didistribusikan untuk mendukung pemadaman. Meski demikian, sejumlah titik api masih muncul sehingga pemerintah provinsi menyiapkan kemungkinan meminta dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.
“Kalau memang ini masih terus berjalan, kita akan memohon pemerintah pusat nantinya apakah kita bisa tingkatkan menjadi bencana nasional atau tidak,” ujarnya.
“Tapi sebetulnya saat ini kita belum membuat status tersebut karena masih bisa kontrol di Kalimantan,” sambungnya.
Berdasarkan data Jasamarga Balikpapan-Samarinda, sedikitnya 23 kejadian karhutla tercatat di sekitar ruas Tol Balsam sejak September hingga 12 Oktober 2026. Kebakaran berulang terutama terjadi di Kilometer 31 serta Kilometer 50 hingga Kilometer 57.
Luas lahan terdampak di Kilometer 31 diperkirakan mencapai 10–20 hektare. Sementara itu, kebakaran di sepanjang Kilometer 50–57 diperkirakan melanda lebih dari 5 hektare.
Asap dari kebakaran membuat jarak pandang pengendara berkurang hingga 400 meter. Pengguna jalan terpaksa memperlambat kendaraan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan saat melintasi ruas yang diselimuti asap.
Berulangnya kebakaran di sejumlah titik menjadi tantangan bagi upaya pemadaman. Meski bantuan pompa telah didistribusikan, titik api lain masih membutuhkan penanganan. Pemprov Kaltim belum merinci tambahan bantuan yang dibutuhkan maupun target waktu untuk menuntaskan seluruh titik kebakaran.
Dampak asap juga mendorong Pemprov Kaltim mempertimbangkan penyesuaian kegiatan belajar mengajar. Seno mengatakan, pemerintah akan membahas kemungkinan pembelajaran daring bersama Dinas Pendidikan.
“Kalau saat ini memang seharusnya iya, maka itu kita akan buatkan surat edaran juga untuk di kelas-kelas apakah nantinya kita bisa sekolah daring ataupun yang bisa disesuaikan dengan sekolah. Nanti kita akan diskusikan dengan dinas pendidikan,” tegasnya.
