Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tidak hanya berfokus pada perluasan lahan sawah, tetapi juga mulai mengarahkan penguatan sektor perkebunan sebagai sumber ekonomi baru daerah.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, pengembangan komoditas kakao dan kelapa dalam menjadi salah satu prioritas yang tengah didorong pemerintah.
“Potensi kakao kita sangat besar. Kutai Timur, Berau, hingga Mahakam Ulu itu dikenal menghasilkan kakao berkualitas,” ujarnya saat memberikan arahan beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pengembangan kakao dapat dilakukan melalui skema perhutanan sosial yang melibatkan kelompok tani dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Dengan pola ini, selain menjaga kelestarian hutan, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
Rudy juga mengungkapkan, pemerintah pusat siap memberikan dukungan, khususnya dalam penyediaan bibit dan sarana pendukung lainnya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa waktu lalu.
“Dukungan dari pusat sudah ada. Tinggal kita di daerah bergerak cepat, terutama koordinasi dengan kabupaten yang punya potensi,” jelasnya.
Ia pun meminta Dinas Perkebunan Kaltim segera menyusun langkah konkret bersama pemerintah kabupaten guna mempercepat pengembangan kakao di wilayah potensial.
Rudy juga optimistis, peningkatan produksi kakao dalam jumlah besar akan membuka peluang investasi khususnya di sektor industri pengolahan.
“Kalau produksinya besar, pasti investor akan datang. Ini bisa membuka lapangan kerja, tidak hanya di kebun, tapi juga di industri dan distribusi,” tambahnya.
Selain kakao, komoditas lain yang dinilai memiliki prospek cerah adalah kelapa dalam. Tanaman ini dianggap cocok dikembangkan di wilayah pesisir Kalimantan Timur, mulai dari Berau hingga Paser.
Namun demikian, ia mengakui kelapa dalam membutuhkan waktu relatif lama untuk panen, yakni sekitar 6 hingga 8 tahun. Sebagai alternatif, masyarakat juga dapat mengembangkan kelapa hibrida yang memiliki masa panen lebih cepat, sekitar 3 hingga 5 tahun.
Rudy bahkan mencontohkan keberhasilan daerah lain dalam mengembangkan komoditas kelapa sebagai sumber devisa.
“Saya mendapat informasi, ekspor kelapa di Maluku Utara bisa mencapai Rp1,2 triliun. Ini peluang besar yang harus kita tangkap,” ungkapnya.
Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melakukan koordinasi serta memanfaatkan wilayah pesisir sebagai sentra pengembangan kelapa.
“Wilayah pesisir sangat cocok, karena kelapa membutuhkan unsur garam untuk tumbuh optimal,” katanya.
Pengembangan kakao dan kelapa ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan. Selain memperkuat sektor pertanian, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Kaltim terhadap sektor ekstraktif seperti minyak, gas, dan batu bara.
