Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memacu pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Salah satu target ambisius yang sedang diupayakan adalah memastikan seluruh jalan provinsi, termasuk jalur strategis seperti Samarinda–Berau dan Samarinda–Kutai Barat (Kubar), dalam kondisi mantap pada tahun 2027.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menyebutkan bahwa jalur pesisir dan konektivitas antardaerah menjadi fokus utama pemprov dalam mendukung pertumbuhan wilayah, terutama menjelang pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami menargetkan jalan-jalan strategis seperti Samarinda ke Berau dan ke Kubar bisa mulus dalam waktu tiga tahun. Jalur pesisir yang menjadi tulang punggung konektivitas provinsi kita harapkan sudah mantap di 2027,” ujar Nanda sapaan akrabnya saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jumat, 23 Mei 2025.
Saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 82 persen. Pada tahun 2025, ditargetkan naik menjadi 85 persen. Alokasi anggaran untuk menunjang capaian ini akan difokuskan pada 2026 dan 2027, dengan total kebutuhan mencapai Rp2 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk peningkatan kualitas jalan, pelebaran jalur, serta perbaikan infrastruktur penunjang.
“Anggarannya kita siapkan bertahap. Tahun 2026 hingga 2027 akan menjadi momentum utama agar target ini tercapai. Jalan provinsi itu tidak hanya akses transportasi, tapi urat nadi ekonomi daerah,” imbuhnya.
Salah satu proyek besar yang masuk dalam peta jalan pembangunan ini adalah Jembatan Sei Nibung yang berada di Kutai Timur. Jembatan ini berperan penting dalam menghubungkan Desa Kadungan Jaya (Kaubun) dengan Desa Pelawan (Sangkulirang), serta menjadi bagian dari konektivitas lintas kabupaten menuju Berau.
“Pembangunan Jembatan Sei Nibung ditargetkan tuntas tahun ini, termasuk jalan pendekatnya. Insyaallah tahun depan jembatan ini sudah bisa digunakan masyarakat,” ungkap Nanda.
Pembangunan jembatan tersebut sempat mengalami dinamika teknis, termasuk revisi kontrak hingga tiga kali. Namun pemerintah provinsi tetap mengupayakan agar pengerjaan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dukungan dari DPRD Kaltim juga memperkuat komitmen percepatan penyelesaian.
“Jembatan ini sudah sangat ditunggu warga. Kita ingin tahun 2025 mobilitas masyarakat di jalur ini benar-benar lancar,” lanjut Nanda.
Selain Sei Nibung, Pemprov juga tengah menyusun skema peningkatan jalan pendekat ke IKN. Beberapa ruas jalan yang semula berstatus kabupaten kini telah diambil alih oleh provinsi, salah satunya jalur Marangkayu–Bontang Selatan. Dengan pembenahan ini, jalur-jalur pendukung IKN dari berbagai penjuru Kalimantan Timur akan semakin andal.
Nanda menambahkan, peningkatan kualitas jalan tidak hanya menyasar wilayah utama, tetapi juga desa-desa di pedalaman yang selama ini sulit dijangkau. Akses yang lebih baik diharapkan dapat menekan biaya logistik dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.
“Pembangunan infrastruktur tidak boleh terpusat. Kita ingin distribusi pembangunan menyentuh seluruh kawasan, dari pesisir sampai pedalaman. Karena kemajuan Kaltim itu harus inklusif,” ucapnya.
Masyarakat pun diminta ikut mengawasi pelaksanaan proyek jalan dan jembatan yang sedang berjalan. Pemerintah terbuka terhadap masukan, terutama terkait kondisi jalan yang rusak atau belum tersentuh pembangunan.
“Kami terus mendorong agar semua pengerjaan dilakukan dengan standar mutu yang baik. Jalannya harus awet, jembatannya harus kokoh. Ini bentuk tanggung jawab kita terhadap generasi ke depan,” tutup Nanda. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
