Reporter: Akmal – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RPD) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Selasa (6/7/2021).
Pertemuan tersebut bertujuan memperjuangkan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim agar tahun 2022 mendatang bisa kembali menerima mahasiswa baru.
Pasalnya tahun 2018 lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengeluarkan imbauan terkait kevakuman penerimaan mahasiswa baru di ISBI.
Oleh karena itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub beserta jajaran Pemprov akan terus memperjuangkan perguruan tinggi tersebut yang masih dibawah naungan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.
Rusman mengatakan, sudah dua tahun berlalu ISBI tidak melaksanakan penerimaan mahasiswa baru. Karena Pemprov belum mendapatkan legalitas dari kementerian.
“Ternyata ada kesalahpahaman selama ini oleh Pemprov, karena ini menjadi kewenangan pusat kan perguruan tinggi,” ujarnya kepada awak media usai menghadiri RDP di Gedung E DPRD Kaltim.
Rusman berharap agar ISBI bisa dinaungi secara keseluruhan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti).
“Tetapi Dikti belum bisa membiayai secara keseluruhan rasional ISBI itu karena dianggap masih ada persyaratan yang belum terpenuhi,” jelasnya.
Hal ini merupakan salah satu kendala yang terjadi mengapa sampai sekarang ISBI tak menerima mahasiswa baru. Maka dari itu saat ini ISBI sendiri masih dinaungi oleh ISI, lantaran beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.
“Maka dari itu kami Komisi IV ingin memfasilitasi, sayang kalau ISBI itu tidak dilanjutkan, makanya Pemprov juga mempunyai pemikiran yang sama,” pintanya.
Dalam enam bulan ini DPRD Kaltim mengusulkan agar Pemprov segera memperbarui Memorandum of Understanding (MoU) antara Dikti dan ISI. Melalui itu ISBI Kaltim diharapkan bisa kembali menerima mahasiswa baru.
“Harapannya dengan enam bulan ini persoalan krusial yang selama ini menjadi persyaratan itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” kata Rusman.
Sementara itu, Asisten I Pemprov Jauhar Efendi juga mempunyai keinginan besar agar ISBI di Kaltim ini bisa dibentuk. Akan tetapi Jauhar menilai solusi persoalan ini harus melalui otoritas kementerian.
“Sudah saatnya dilakukan langkah-langkah yang terukur Pemprov bersama DPRD serta Wakil rakyat kita dari pusat untuk memperjuangkan ISBI,” kata Jauhar.
Seluruh pihak terkait dinilai harus saling merangkul, sebagai masyarakat Benua Etam yang memiliki keinginan maju sudah semestinya bahu-membahu.
“Oleh sebab itu dalam mengisi IKN wajar kalau punya pendidikan tinggi maupun institut budaya,” tutupnya.
