Insitekaltim, Samarinda– Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 menuai sorotan. Inpres tersebut sontak memantik reaksi dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda untuk melaksanakan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis 20 Februari 2025.
PMII Samarinda menilai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L Dalam Pelaksanaan APBN 2025 berdampak buruk pada sektor pendidikan.
Selain inpres, PMII Samarinda juga menyoroti beberapa isu kontekstual yang terjadi. Masing-masing terkait kinerja PDAM yang belum mampu mendistribusikan air secara merata, persoalan sampah yang belum mampu menciptakan formulasi untuk pengolahan secara terpadu. Masalah banjir, banyak hotel dan restoran yang belum menyediakan IPAL yang memadai, ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan di pinggiran kota. Beberapa kontainer yang belum mampu ditertibkan oleh Dishub Kota Samarinda serta aktivitas mobil truk yang mengangkut kerikil dan pasir yang tidak menutup baknya.
Pantauan Insitekaltim, setelah massa aksi menyampaikan orasinya di depan Kantor DPRD Kota Samarinda, mereka kemudian dipersilakan untuk melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kota Samarinda yang diwakili oleh Anggota DPRD Kota Samarinda Fraksi Partai PDIP, anggota Fraksi Partai Demokrat di Ruang Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda.
Di sela -sela audiensi tersebut PMII Samarinda menyampaikan tiga poin tuntutan.
Pertama, mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kedua, mendesak Komisi I, II, III DPRD Kota Samarinda untuk mengaudit kinerja Dinas PUPR, DLH, Dishub, DPMPTSP Kota Samarinda yang dinilai bermasalah. Ketiga, meminta Komisi III DPRD Kota Samarinda untuk mengaudit Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam pengawasan dan ruang aman sekolah TK, SD, dan SMP.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai PDIP Iswandi mengatakan fungsi anggota DPRD hanya tiga yang meliputi fungsi penganggaran, Undang Undang dan pengawasan.
“Hanya itu dan tak dan tidak bisa lebih dari itu. Namun, yang sesuai dengan tugas kota insyaallah kita eksekusi. Sedangkan, yang di luar itu akan kita sampaikan karena berjenjang sebab ada DPRD Provinsi dan DPR RI,”ucapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Iswandi tuntutan PMII terkait mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 merupakan tuntutan yang jauh di bawah kewenangan mereka sebagai wakil rakyat. Begitu pula tuntutan di poin nomor dua dan tiga tentang audit terkait dugaan permasalahan
Meski begitu, sambungnya, terkait tuntutan yang memiliki kesesuaian dengan tugas dan fungsinya, dirinya berkomitmen untuk menyampaikan kepada pihak terkait.
“Mengenai pengawasan akan kita sampaikan,” tukasnya.
