Insitekaltim, Samarinda – Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperketat pengawasan distribusi pangan dan energi sebagai respons terhadap inflasi tahunan Kota Samarinda yang mencapai 3,53 persen pada Juni 2026.
Usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Saefuddin langsung mengevaluasi distribusi LPG bersubsidi dan ketersediaan komoditas pangan yang dinilai berpengaruh terhadap stabilitas harga di Kota Samarinda.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah masih terjadinya antrean LPG bersubsidi di sejumlah pangkalan. Padahal, Pertamina memastikan stok LPG di Samarinda dalam kondisi aman dengan ketersediaan sekitar 20 metrik ton di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) serta dukungan pasokan harian dari Depot Balikpapan.
“Walaupun stok kita lihat cukup, tapi kenapa seperti itu. Alasan barcode hilang atau barcode terblokir, itu kan ada manajemen tersendiri. Saya kira bisa ditanggulangi dengan baik. Ayolah kita sama-sama mengurai permasalahan yang ada,” ujarnya di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Lantai III Balai Kota Samarinda, Senin, 13 Juli 2026.
Menanggapi hal tersebut, Pertamina menyatakan pengawasan di tingkat pangkalan terus diperkuat melalui petugas lapangan guna memastikan distribusi LPG berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Selain distribusi energi, ketersediaan pangan juga menjadi perhatian. Perumda Varia Niaga melaporkan stok komoditas strategis masih aman, termasuk sekitar 23 ribu butir telur ayam ras. Meski biaya distribusi meningkat, pasokan kebutuhan pokok disebut tetap berjalan lancar.
Namun, kebutuhan telur di Kaltim masih mencapai sekitar empat juta butir per hari, sedangkan produksi lokal baru sekitar 1,9 juta butir. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, akan dilakukan penambahan 5.000 ekor ayam petelur di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai Agustus sebagai tahap awal menuju target 100 ribu ekor, disertai pengembangan pakan alternatif.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Aji Syarifah Zulaiha melaporkan pembinaan kepada petani swadaya terus dilakukan meski belum tersedia anggaran untuk perluasan lahan. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya produktivitas cabai di Makroman dan Tanah Merah yang selama ini menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi.
Melihat perkembangan tersebut, Saefuddin mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai secara mandiri.
“Masyarakat diharapkan bisa menanam cabai secara mandiri di pekarangan rumah maupun lingkungan perumahan, sehingga kebutuhan cabai dapat dipenuhi dari lingkungan sendiri,” imbaunya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda, inflasi tahunan pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,53 persen dengan inflasi bulanan sebesar 0,72 persen. Bensin, angkutan udara, bawang merah, bawang putih, beras, ikan layang, daging ayam ras dan minyak goreng menjadi komoditas penyumbang inflasi.
Menindaklanjuti hasil rakor tersebut, Pemkot Samarinda akan mempercepat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah (OPM), pemantauan harga harian, penguatan kerja sama pasokan antardaerah, kajian subsidi distribusi komoditas dari luar daerah, serta pembentukan buffer stock.
Selain itu, inspeksi mendadak ke sejumlah distributor pangan strategis dijadwalkan pada 17 Juli 2026 dengan melibatkan Bulog, Pertamina, Perumda Varia Niaga, Satgas Pangan, dan perangkat daerah terkait. Sidak tersebut akan difokuskan pada pemeriksaan stok, distribusi dan harga komoditas strategis guna mengantisipasi potensi penimbunan maupun hambatan pasokan di lapangan.
