Insifekaltim, Samarinda – Geliat pembangunan yang semakin masif, termasuk dampak kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Memang memberikan optimisme bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, kondisi tersebut belum serta merta menjadikan Samarinda sebagai kota yang mandiri secara ekonomi.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Khairil Anwar menilai, Kota Samarinda hingga kini masih menghadapi persoalan mendasar dalam pembangunan ekonomi. Yakni tingginya ketergantungan terhadap, pasokan barang dan modal dari luar daerah.
“Hype IKN memang membuat Samarinda bergairah. Tetapi harus diakui bahwa sejak dulu kita membawa hampir semua kebutuhan dari luar. Pangan dari luar, berbagai kebutuhan lainnya juga dari luar,” ujar Khairil saat menjadi narasumber Diskusi Publik, Minggu, 21 Juni 2026.
Ia menilai belum ada pemimpin yang benar-benar mampu membawa Samarinda keluar dari pola ekonomi konsumtif. Akibatnya, pertumbuhan kota lebih banyak ditopang aktivitas perdagangan dan konsumsi dibandingkan sektor produksi yang menghasilkan nilai tambah bagi daerah.
“Akibatnya kota ini tidak pernah pindah. Kita hanya tumbuh menjadi kota konsumtif. Banyak pembangunan, banyak pusat perdagangan, tetapi pertanyaannya apa yang benar-benar kita hasilkan di sini?” katanya.
Khairil juga mempertanyakan, kontribusi sektor pengolahan yang hingga kini belum menjadi kekuatan utama ekonomi Samarinda. Padahal, sektor tersebut dinilai penting untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
“BPS mencatat ada sektor pengolahan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya diolah? Kalau ingin berdikari, harus ada kemampuan menghasilkan dan memberi nilai tambah terhadap produk yang kita miliki,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti kepemilikan modal dalam berbagai proyek dan usaha yang berkembang di Samarinda.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui sejauh mana keuntungan ekonomi yang tercipta benar-benar dinikmati warga lokal.
“Yang dibangun itu milik siapa? Pemodalnya siapa? Kalau modalnya dari luar dan keuntungan akhirnya kembali ke luar daerah, maka manfaat yang tinggal untuk masyarakat lokal menjadi sangat terbatas,” ungkapnya.
Khairil mengingatkan, semangat berdikari yang pernah diperkenalkan Presiden pertama RI, Soekarno, bukan berarti menolak investasi dari luar.
Namun, masyarakat daerah harus mampu mengambil peran dan memperoleh manfaat ekonomi yang nyata dari perkembangan yang terjadi.
“Ukuran berdikari itu bukan berarti semuanya harus milik kita. Tetapi masyarakat mampu menikmati, terlibat, dan mendapatkan penghasilan dari aktivitas ekonomi yang tumbuh di daerahnya sendiri,” jelasnya.
Ia juga menyinggung kondisi pelaku usaha kecil yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan adanya ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berusaha dan berkembang.
“Jangan sampai izin untuk usaha besar mudah diberikan, sementara masyarakat kecil justru kesulitan mendapatkan kepastian tempat untuk berjualan dan mencari nafkah,” katanya.
Khairil menilai, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kemegahan fisik kota.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan harus diukur dari kemampuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Kalau masyarakat hanya menjadi penonton di tengah pembangunan yang berlangsung, maka kita belum benar-benar maju. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang membuat masyarakat ikut tumbuh bersama kotanya,” pungkasnya.
