Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)-Demokrat DPRD Kalimantan Timur menekankan urgensi konsolidasi ulang arah pembangunan daerah sebagai respons terhadap dinamika pemilihan kepala daerah serentak, sekaligus guna memastikan keselarasan visi pembangunan jangka panjang dan menengah Kaltim dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Seruan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PPP–Demokrat Nurhadi Saputra dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kaltim pada Selasa, 17 Juni 2025.
Agenda utama rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi para wakil ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Sebanyak 39 anggota dewan turut hadir. Sementara dari unsur eksekutif, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud hadir mewakili Pemerintah Provinsi.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PPP-Demokrat mengapresiasi capaian realisasi pendapatan daerah yang melebihi target. Dari proyeksi pendapatan sebesar Rp21,22 triliun, terealisasi Rp22,08 triliun atau 104,07 persen. Namun capaian tersebut tidak serta-merta menghapus sejumlah catatan penting yang mereka nilai perlu menjadi perhatian.
”Meskipun terjadi peningkatan, beberapa komponen pendapatan daerah belum memenuhi target,” kata Nurhadi.
Ia merinci, pajak daerah hanya terealisasi 99,76 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah, khususnya dari sektor kelistrikan, bahkan lebih rendah, yakni hanya mencapai 91,90 persen. Pendapatan dari Dana Alokasi Umum baru mencapai 96,80 persen, dan yang paling memprihatinkan adalah pos pendapatan lain-lain yang hanya berhasil direalisasikan sebesar 72,27 persen.
Fraksi gabungan dua partai ini juga menyoroti lemahnya realisasi belanja daerah. Dari total anggaran belanja Rp22,19 triliun, hanya Rp20,46 triliun atau 92,19 persen yang mampu direalisasikan. Nurhadi menilai, ketimpangan ini menjadi indikasi adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran.
“Kelemahan perencanaan ini harus menjadi perhatian bersama. Kami juga meminta penjelasan terkait 1.900 temuan dan 62 rekomendasi dari hasil pemeriksaan IHPPK meski predikat laporan keuangan tetap memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian,” katanya.
Sorotan berikutnya adalah persoalan kemiskinan. Berdasarkan data yang dikutip Nurhadi, jumlah warga miskin di Kalimantan Timur masih mencapai 5,78 persen dari total penduduk, atau sekitar 221.340 jiwa. Angka ini dinilai masih cukup tinggi, terutama jika ditinjau dari distribusi sebarannya di enam kabupaten/kota yang mencatat kemiskinan di atas rata-rata provinsi.
Mahakam Ulu tercatat memiliki angka kemiskinan tertinggi dengan 10,75 persen, disusul Kutai Barat 9,56 persen, dan Kutai Kartanegara 7,28 persen.
“Ini menjadi PR besar pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui intervensi sosial dan ekonomi yang terstruktur,” ujar Nurhadi.
Tak hanya mengurai persoalan makro, Fraksi PPP-Demokrat menyampaikan sebelas catatan strategis yang dianggap mendesak untuk segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Di antaranya adalah perlunya normalisasi Sungai Sangatta sebagai langkah konkret untuk menanggulangi banjir yang kian meluas di wilayah tersebut. Selain itu, pembangunan pelabuhan perikanan di Sangatta Timur dinilai penting guna mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan.
Mereka juga menyoroti kebutuhan akan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi para nelayan di kawasan pesisir seperti Sangatta dan Sangkulirang, yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan pasokan.
Di bidang kesehatan, pembangunan rumah sakit di wilayah utara Kalimantan Timur, terutama di Wahau dan Berau, dianggap mendesak untuk memperluas akses layanan medis bagi masyarakat di daerah terpencil.
Dalam sektor infrastruktur jalan, fraksi ini menekankan perlunya percepatan perbaikan jalan nasional penghubung Samarinda–Bontang, khususnya di kawasan Teluk Pandan, yang sering mengalami kerusakan parah.
Mereka juga mendesak kelanjutan pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang sebagai sambungan dari Tol Balikpapan-Samarinda, demi mendukung konektivitas antardaerah.
Masih di Balikpapan, peningkatan Jalan Mulawarman sebagai jalur penghubung vital dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju Pintu Tol Manggar dianggap sangat penting guna mengatasi kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas.
Tak kalah penting, kondisi fisik jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang terus mengalami penurunan kualitas juga menjadi perhatian serius.
Menyikapi persoalan ketersediaan air bersih di Balikpapan, fraksi meminta solusi yang lebih permanen mengingat kota tersebut selama ini hanya mengandalkan waduk tadah hujan, yang rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem.
Di sektor pendidikan, mereka menekankan pentingnya peningkatan jumlah dan kapasitas SMA maupun SMK di Balikpapan, mengingat jumlah sekolah yang ada belum mampu menampung seluruh lulusan SMP setiap tahunnya.
Terakhir, penanganan banjir tahunan yang masih terus terjadi di Samarinda dan Balikpapan juga menjadi sorotan utama. Fraksi mencatat bahwa banjir kini muncul dengan titik-titik genangan baru setiap tahunnya, yang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase dan tata kelola wilayah perkotaan.
“Persoalan ini terus kami sampaikan karena merupakan aspirasi langsung masyarakat yang disuarakan melalui kami. Kami berharap pemerintah lebih cepat dan tanggap dalam menyelesaikan masalah-masalah klasik ini,” tegas Sekretaris Komisi II itu.
