Insitekaltim,Bontang – Fraksi Gerindra dan Berkarya mengkritik perencanaan dan perekonomian dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
“Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir, disusun bukan berdasarkan kajian yang matang dan selalu berorientasi pada hasil kuantitas, bukan dampak yang berkualitas untuk mencapai kemanfaatan,” ujar Anggota DPRD Bontang Sutarmin saat menyampaikan pandangan fraksi, baru-baru ini.
Pergeseran anggaran, program dan kegiatan pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terjadi begitu masif, berdampak pada rendahnya serapan anggaran dan potensi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di akhir tahun.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang dalam tiga tahun terakhir masih jauh dari peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal. Dua faktor utama yang memengaruhi hal ini, lanjut Sutarmin kurangnya pemahaman tentang kebijakan fiskal dan belum sepenuhnya diterapkannya kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
“Akibat dari kurangnya pemahaman tentang kebijakan fiskal dan penerapan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, terjadi ekonomi flight dimana uang yang dimiliki Kota Bontang justru masif berputar di luar daerah Kota Bontang. Ini menyebabkan perekonomian Kota Bontang menjadi perekonomian semu yang sulit keluar dari daerah berpenghasilan menengah menuju daerah berpenghasilan tinggi,” jelas Sutarmin.
Lebih lanjut, rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD dan tingginya ketergantungan pada dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Hal ini, menurutnya, berdampak pada rendahnya Human Capital Index, tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut.
“Kami mempertanyakan dasar kebijakan akuntansi pemerintah daerah, mengapa angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, mengapa IPM kita rendah dan sejauh mana terobosan serta inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan PAD,” ungkapnya.
Fraksi Gerindra-Berkarya berharap, pemerintah daerah dapat lebih serius dalam merencanakan dan mengelola anggaran, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah secara keseluruhan.
