Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Firnadi Ikhsan menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Kaltim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merupakan capaian yang layak diapresiasi, namun tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah dalam menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi hasil audit.
Ditemui usai rapat paripurna ke-14 yang digelar pada Jumat, 23 Mei 2025, Firnadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim menyampaikan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berada di jalur yang benar.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan ini sepatutnya menjadi pemicu semangat untuk terus memperbaiki sistem dan pelaksanaan program yang menyangkut kepentingan publik.
“Opini WTP ke-12 kali ini adalah hasil kerja keras bersama. Ini menunjukkan bahwa Pemprov Kaltim konsisten menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Tapi jangan sampai kita terlena. Ada tanggung jawab besar untuk menindaklanjuti temuan BPK,” ujar Firnadi.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan meraih opini WTP secara beruntun selama lebih dari satu dekade harus dibarengi dengan semangat untuk memperbaiki setiap kekurangan yang masih tercatat dalam laporan pemeriksaan.
Firnadi menekankan bahwa rekomendasi BPK, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran dan efektivitas program pelayanan publik, harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Masih ada 27 temuan dan 63 rekomendasi dari BPK yang harus segera dievaluasi. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata, bukan hanya dalam laporan, tapi juga dalam pelaksanaan di lapangan,” katanya.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus dalam laporan BPK adalah pelaksanaan Beasiswa Kaltim Tuntas, yang dinilai perlu perbaikan dari segi pelaksanaan maupun pengawasan. Firnadi mendorong agar program-program strategis serupa tidak hanya dikawal secara administratif, tetapi juga melalui pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu pun mengingatkan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi budaya birokrasi yang ditanamkan dalam setiap lini pemerintahan. Baginya, indikator utama dari keberhasilan pengelolaan keuangan bukan sekadar penghargaan, tetapi juga sejauh mana hasil pengelolaan tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Ke depan, yang lebih penting bukan hanya mempertahankan predikat WTP, tetapi bagaimana laporan keuangan dan implementasi program-program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Itulah wujud nyata dari tanggung jawab anggaran,” tutup Firnadi.
Sebelumnya dalam forum paripurna tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebutkan bahwa raihan WTP merupakan bagian dari perjalanan panjang membangun tata kelola pemerintahan yang kredibel dan terpercaya.
Ia menegaskan bahwa komitmen Pemprov tetap berfokus pada penyediaan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan bahwa penghargaan dari BPK harus menjadi motivasi untuk terus berbenah.
