Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan mendesak pemerintah provinsi mengambil langkah cepat dan strategis untuk mengantisipasi potensi penurunan pendapatan daerah.
Menurutnya, dinamika fiskal harus dijawab dengan kebijakan yang adaptif agar agenda pembangunan tidak terganggu.
Firnadi menegaskan pentingnya penyesuaian belanja ketika realisasi pendapatan tidak mencapai target. Hal itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
“Untuk pendapatan sendiri kita yang harus cepat melakukan penyesuaian. Kalau memang pendapatan berkurang, dikurangi belanjanya,” tegas Firnadi pada Senin, 17 November 2025.
Selain efisiensi belanja, ia menekankan perlunya inovasi dalam memperluas sumber pendapatan daerah. Ia menilai pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan pola penerimaan lama, tetapi harus membuka ruang-ruang ekonomi baru.
“Kita harus bersiap dalam menciptakan ruang-ruang pendapatan baru,” katanya.
Selain itu, Firnadi menyoroti proses pembenahan yang sedang berjalan pada perusahaan daerah (Perseroda). Menurutnya, masih banyak potensi yang dapat dioptimalkan jika tata kelolanya diperbaiki secara menyeluruh, baik dari sisi operasional maupun arah bisnis.
“Sekarang lagi pembenahan di perseroda kita, banyak keran-keran pendapatan yang mulai dibuka,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penguatan manajemen, kepemimpinan, serta perencanaan bisnis harus menjadi prioritas utama agar perseroda dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dalam waktu relatif cepat.
“Diciptakan kepemimpinan dan manajemen yang kuat, kemudian juga menggali potensi-potensi bisnis perseroda yang sekiranya mampu dalam waktu cepat menghasilkan pendapatan,” lanjutnya.
Firnadi juga mengingatkan, potensi pendapatan tidak hanya berasal dari lini usaha perseroda. Ia menyoroti sektor perpajakan, khususnya pajak alat berat yang menurutnya masih menyisakan celah penerimaan karena data yang tidak akurat dan belum sepenuhnya teridentifikasi.
“Misalnya tentang penggalian sektor pajak, pajak-pajak alat berat yang hari ini datanya masih terkendala, tidak semua alat berat terdaftar, teridentifikasi dan memiliki alat untuk menagih. Itu harus segera dikerjakan,” tegasnya.
Ia menilai pendataan menyeluruh sangat diperlukan agar potensi kebocoran penerimaan pajak dapat ditutup. Validitas data, ujarnya, menjadi kunci keberhasilan intensifikasi pajak.
Ia pun berharap upaya pembenahan yang sedang berjalan, baik melalui penguatan perseroda maupun sektor perpajakan, dapat membawa dampak signifikan dalam meningkatkan PAD Kaltim.
“Diharapkan lewat perseroda agar menyumbang PAD kita lebih kuat lagi,” pungkasnya.
