Insitekaltim,Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang Maming menekankan perlunya fokus pada penanggulangan pengangguran dan peningkatan pelayanan publik dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam rapat kerja yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang belum lama ini.
Dalam rapat tersebut, Maming mengungkapkan penanggulangan pengangguran harus menjadi prioritas utama dalam APBD 2024. Dia mencatat angka pengangguran di Bontang masih tinggi dan memerlukan strategi yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai.
“Penting bagi APBD 2024 untuk menempatkan penanggulangan pengangguran sebagai prioritas utama. Dengan angka pengangguran yang masih tinggi, kita perlu strategi yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja,” tegas Maming.
Menurut Maming, penanggulangan pengangguran tidak hanya memerlukan penyediaan lapangan kerja tetapi juga harus melibatkan program pelatihan keterampilan yang relevan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja.
Dia mendesak pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran yang memadai, untuk program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan serta penciptaan lapangan kerja baru.
“Kami mendesak pemerintah kota mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja. Ini penting untuk memastikan bahwa warga Bontang memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan dapat bersaing di pasar kerja,” tambahnya.
Selain penanggulangan pengangguran, legislator PDI Perjuangan itu juga menyoroti, pentingnya peningkatan pelayanan publik sebagai bagian dari perubahan APBD. Pelayanan publik yang efisien dan berkualitas adalah hak dasar masyarakat dan harus menjadi fokus utama dalam pengelolaan anggaran.
“Pelayanan publik yang efisien dan berkualitas adalah hak dasar masyarakat. Anggaran harus digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Ini termasuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan dan pendidikan memadai dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” jelasnya.
Terakhir, Maming meminta agar pemerintah kota memastikan setiap alokasi anggaran terkait dengan pelayanan publik dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Adanya laporan berkala mengenai penggunaan anggaran serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Kami ingin melihat laporan berkala mengenai penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dianggarkan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat,” pungkas Maming.
