Reporter: Nada – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Daerah Otonomi Baru (DOB) Samarinda Seberang kembali menjadi perbincangan apalagi setelah ibu kota negara (IKN) ditetapkan di Kaltim.
Diketahui sebelumnya DOB itu sudah membentuk panitia. Hal ini disampaikan oleh Joha Fajal Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
“Mungkin karena ketua tidak ada ditempat sehingga teman-teman pemuda dari seberang Loa Janan dan Palaran bahwa ini harus didengungkan makanya mereka meminta hearing untuk mempertanyakan itu,” ungkapnya yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/1/2020).
Ia mengatakan, pada prinsipnya DOB ini memang harus berjalan sesuai dengan apa yang dikawal oleh masyarakat.
“Karena semua komponen pemerintah kota itu juga memberi dukungan. Bukti-bukti memberi dukungan dengan adanya terbentuk panitia bahkan akademisi itu sudah ada presentase sosialisasi,” terangnya.
Ia menyatakan permalasahan DOB ini karena baru tiga kecamatan.
“Sedangkan dalam ketentuan itu lima kecamatan. Mempercepat memekarkan kelurahan dan kecamatan. Ini sudah dilakukan dari Kecamatan Loa Janan Ilir,” tambahnya.
Joha, sapaannya, menyampaikan dari lima kelurahan akan dimekarkan menjadi sembilan.
“Samarinda Sebarang, dari enam kelurahan menjadi tujuh. Palaran dari lima kelurahan menjadi dua belas,” lanjutnya.
Menurut Joha, Komisi I akan mengupayakan terkait perencanaan pemekaran termasuk anggarannya dan sudah direncanakan sebaik mungkin, termasuk Perda juga harus ada.
“Kalau semua sudah berjalan sesuai dengan ketentuan syarat baru kami ke kementerian. Kaitan dengan keinginan masyarakat Loa Janan dan Palaran ini untuk meminta dipisah dari Samarinda. Ini kan kemauan masyakat secara menyeluruh. Pemerintah beri dukungan masyarakat punya keinginan tidak ada yang sulit,” kata Joha.
Rudiansyah R Ketua Forum DOB Samarinda Seberang menuturkan bahwa tidak ada dualisme.
“Pada prinsipnya kami bersama dewan presidium sebelumnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Gerakan kami lebih kepada membangun sosialisasi, membangun mindset masyarakat agar bahwa DOB ini dapat diterima masyarakat,” tegasnya.
Ia mengaku sampai saat ini dirinya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan akademisi serta birokrasi. Langkah selanjutnya adalah dirinya akan menyelenggarakan forum grup diskusi yang nanti akan melahirkan naskah akademis.
“Artinya ini kebutuhan karena sekali lagi kami tidak menafikan pembangunan di seberang itu ada. Kenapa harus jadi otonomi baru, karena memang takdirnya seperti itu, dari sisi luas wilayah dari sisi penduduk,” bebernya.
Diakhir wawancara, alasan mendasar adanya DOB karena Samarinda saat ini penuh dengan persoalan.
“Dia (Samarinda) sangat tidak ideal. Mengingat bahwa menjadi Ibu Kota provinsi belum lagi bebannya terlalu tinggi. Saya pikir DOB juga untuk menjadi sebuah daerah yang sejahtera maju secara infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Memang BOD ada kebutuhan dan harga mati,” pungkasnya.
