Insitekaltim, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan terus berkomitmen untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, salah satunya melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, menegaskan bahwa program BOSDA saat ini tengah dalam tahap evaluasi menyeluruh. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat di Gedung E DPRD Provinsi Kaltim, Rabu, 9 Juli 2025.
“Inikan BOSDA, inikan harus dievaluasi. Evaluasi-evaluasi ini nanti kita lihat, apakah akan ditingkatkan atau dikurangi. Pemanfaatan selama ini harus dilihat, apakah sudah tepat sasaran, karena tujuannya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan,” ujar Armin.
Ia menambahkan, salah satu indikator penting yang menjadi perhatian dalam evaluasi adalah sejauh mana BOSDA benar-benar membantu sekolah dalam menjalankan fungsi pendidikan secara maksimal, tanpa membebani orang tua siswa.
Sementara itu, menyoal keluhan terkait pungutan seragam sekolah, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Armin menegaskan bahwa seragam siswa telah menjadi tanggungan pemerintah. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan karena proses pengadaan yang telah dilakukan sekolah sejak tahun sebelumnya.
“Untuk tahun 2025 ini, sekolah-sekolah sudah memesan seragam sejak 2024, sehingga barangnya sudah tersedia. Anggaran Disdik Provinsi Kaltim tahun ini memang belum bisa meng-cover secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk tahun 2026, kita harapkan tidak ada lagi sekolah yang meminta uang baju karena semua sudah kita siapkan,” jelasnya.
Armin menyebutkan bahwa tahun ini, bantuan seragam diprioritaskan untuk siswa kelas 10 SMA dan SMK negeri maupun swasta, dengan total anggaran mencapai Rp65 miliar. Bantuan yang diberikan meliputi baju putih abu-abu, sepatu, dan tas sekolah.
“Sekitar 60 ribu siswa kelas 10 menjadi sasaran program ini. Kita juga sudah ingatkan ke sekolah agar jangan sampai program ini justru memberatkan orang tua. Sekolah seharusnya memberi fleksibilitas. Kalau orang tua mampu membeli sendiri, silakan. Tapi faktanya banyak sekolah langsung memberikan satu paket seragam,” tegas Armin.
Ia mengimbau agar sekolah lebih bijak dalam menyalurkan bantuan dan tetap mengedepankan komunikasi dengan orang tua siswa. Menurutnya, prinsip utama dari kebijakan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat, bukan sebaliknya.
“Jangan sampai niat baik ini justru jadi keluhan. Kami ingin semua sekolah menjalankan sesuai arahan dan tujuan awal. Tahun depan, sistemnya akan lebih baik lagi karena sudah kita siapkan dari awal,” tutup Armin.
Dengan evaluasi BOSDA dan optimalisasi program seragam gratis, Disdik Kaltim berharap dunia pendidikan di Kaltim terus bergerak ke arah yang lebih inklusif dan berkualitas, tanpa menyisakan beban tambahan bagi masyarakat. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
