Insitekaltim, Balikpapan – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan bahwa kehadiran sekolah menengah kejuruan (SMK) bertujuan untuk mempersiapkan semua lulusan bisa diterima pasar kerja.
Namun tak semudah itu, kerja ini memerlukan sinergi dan kerja sama yang baik antara provinsi dan kabupaten/kota. Pasalnya, para pelajar adalah warga kabupaten/kota, sementara kewenangan SMK ada di provinsi.
Lebih jauh Sri menjelaskan, konsep yang sudah berjalan bisa terus dijalankan dengan sinergi yang lebih baik.
“Karena itu, membangun vokasi ini tidak bisa sendiri-sendiri. Perlu dukungan berbagai pihak, termasuk kabupaten dan kota,” kata Sekda Sri Wahyuni saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Evaluasi (Mone) Kebijakan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kaltim Tahun 2024 di Balikpapan, Jumat (11/10/2024).
Contoh Kabupaten Mahakam Ulu memiliki lahan puluhan hektare untuk pengembangan pertanian. Maka, lulusan SMK, vokasinya diharapkan mampu menjadi petani milenial.
Selain itu, Sekda Sri mengatakan, Pemprov Kaltim bangga, karena hingga saat ini hanya Provinsi Kaltim yang secara nasional memberikan sertifikasi bagi lulusan SMK.
“Saya ingat betul, pada 2022 mendampingi tim sertifikasi nasional untuk menilai para asesor guru dan pada 2023 kita melakukan sertifikasi untuk lulusan SMK,” jelasnya.
“Alhamdulillah, hasilnya pun ada. Yakni, lulusan SMK di Kaltim peringkat ketujuh secara nasional tertinggi diterima di pasar kerja,” ungkapnya bangga.
Patut berbangga, sebab Provinsi Kaltim termasuk di antara 10 provinsi di Indonesia yang memberikan sertifikasi SMK. Artinya, semua lulusan SMK mendapatkan jaminan mutu kompetensinya.
“Maksudnya, mereka juga sudah terjamin dengan kualitas mutu yang dibutuhkan pasar kerja,” tandasnya. Hadir sekaligus menjadi narasumber, Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi.
