Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi mengatakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru PPPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih menunggu penyesuaian anggaran.
Ia meminta para guru bersabar hingga proses tersebut diselesaikan pemerintah. Hal itu disampaikan saat ditemui di SDN 013 Samarinda Utara usai menghadiri peresmian tujuh satuan pendidikan di Kota Samarinda, Kamis, 10 September 2026
Pemerintah daerah tetap memiliki komitmen untuk memenuhi hak-hak guru. Namun, kondisi fiskal daerah saat ini menjadi salah satu faktor yang membuat pembayaran sejumlah komponen kesejahteraan guru belum dapat dilakukan sesuai waktu yang diharapkan.
“Untuk TPP kami belum tahu ya. Yang pasti tadi kan yang disampaikan oleh Pak Wali khusus yang kemudian untuk di bawah Pemerintah Kota Samarinda tetap dibayarkan. Cuma memang masih menunggu waktu, masih penyesuaian anggaran,” kata Ismail.
Keterlambatan pembayaran tersebut kata Ismail, bukan berarti pemerintah berencana mengurangi maupun menghapus hak guru. Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan pembayaran yang masih tertunda.
“Yang pertama tidak ada wacana pengurangan. Yang kedua, tidak ada wacana penghilangan,” tegasnya.
Ismail kemudian mencontohkan pembayaran insentif guru yang saat ini memasuki periode triwulan kedua. Pembayaran untuk periode tersebut telah berjalan dan masih menyisakan satu bulan yang ditargetkan segera diselesaikan.
“Insentif triwulan kedua ini kan sudah, alhamdulillah sudah dua bulan, tinggal satu bulan lagi. Tadi Pak Wali berkomitmen menyampaikan untuk yang sisa satu bulannya akan segera kami selesaikan,” ungkapnya.
Sementara untuk pembayaran insentif pada triwulan ketiga dan keempat, Ismail menyebut dirinya telah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Pemerintah, kata dia, berkomitmen agar pembayaran tetap dilakukan sebagaimana mestinya.
“Untuk yang triwulan tiga dan empat insyaAllah akan dibayarkan sebagaimana mestinya. Ini cuma tadi, masalah penyesuaian fiskal untuk sementara,” jelasnya.
Meski demikian, Ismail berharap pembayaran hak guru dapat segera dituntaskan. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan guru dan keluarganya.
“Kita berharap itu diselesaikan segera, karena kita berbicaranya kemudian kaitannya dengan kesejahteraan guru, keluarga dan seterusnya,” katanya.
Selain menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik, Ismail mengapresiasi perhatian Pemkot Samarinda terhadap pembangunan sarana pendidikan. Ia berharap peresmian tujuh sekolah tidak menjadi tahap akhir, tetapi dilanjutkan dengan pembenahan sekolah lain yang masih menggunakan bangunan kayu maupun semi permanen.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan juga tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik sekolah. Transformasi pembelajaran dan penguatan karakter peserta didik harus berjalan beriringan.
“Tidak berhenti pada bangunan fisik. Tapi bagaimana kemudian yang tidak kalah penting dari itu, transformasi pendidikan. Tidak lagi kemudian teacher-centered, tapi student-centered,” pungkasnya.
