Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Diduga Terhubung Bandar Besar, Eks Kasat Narkoba Kubar Jalani Proses Pidana dan Etik

    Mei 18, 2026

    Rudy Mas’ud Pastikan Segiri Bisa Dipakai Borneo FC Berlaga di Kancah Asia

    Mei 18, 2026

    1.500 Mahasiswa Universitas Mulia Dapat Gratispol, Kampus Akui Angka Cuti Kuliah Turun Drastis

    Mei 17, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
    • Tokoh
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    insitekaltim.com
    Home»Advertorial»DPRD Kaltim»DBH Dipangkas hingga 70 Persen, Ketua DPRD Kaltim Desak Pemerintah Pusat Beri Kelonggaran
    DPRD Kaltim

    DBH Dipangkas hingga 70 Persen, Ketua DPRD Kaltim Desak Pemerintah Pusat Beri Kelonggaran

    GilangBy GilangNovember 17, 2025Updated:Februari 4, 202602 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Teks: Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Insitekaltim, Samarinda– Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berlaku secara nasional dan berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah.

    Ia menilai kebijakan tersebut menjadi tantangan berat, terutama bagi provinsi kaya sumber daya seperti Kalimantan Timur yang selama ini memberi kontribusi besar terhadap pendapatan negara.

    “Pemangkasan DBH ini kan di seluruh Indonesia, bukan hanya Kalimantan Timur, kecuali yang punya otonomi khusus seperti Aceh, Jogja, Irian,” ungkap Hasanuddin pada Senin, 17 November 2025.

    Hasanuddin mengungkapkan, skala pemotongan DBH mencapai angka yang cukup besar. Menurutnya, hal ini berpotensi memengaruhi pelaksanaan program prioritas di daerah dan memaksa pemerintah provinsi melakukan penyesuaian belanja secara lebih ketat.

    “Saya lihat pemangkasannya tetap besar, hampir 70 persen ke atas,” tegasnya.

    Untuk merespons kondisi tersebut, Hasanuddin menyebut Pemprov Kaltim telah melakukan langkah advokasi ke kementerian terkait guna menyampaikan masukan dan keberatan atas kebijakan tersebut.

    Ia menilai dialog langsung menjadi cara efektif untuk memperjuangkan ruang fiskal daerah.

    “Ada kunjungan-kunjungan dalam rangka agar pemangkasan atau efisiensi ini bisa diminimalkan,” jelasnya.

    Hasanuddin juga menyoroti posisi strategis Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud yang saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dapat memiliki peran penting dalam memperjuangkan aspirasi daerah, tidak hanya untuk Kaltim tetapi juga seluruh provinsi terdampak pemangkasan DBH.

    “Gubernur Kaltim juga menjadi Ketua APPSI. Ini bisa menjadi upaya agar DBH semua daerah terutama Kaltim jangan terlalu banyak dipotong,” katanya.

    Meski upaya advokasi telah dilakukan, Hasanuddin mengakui bahwa hasilnya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.

    Ia belum dapat memastikan apakah langkah tersebut akan mengurangi besaran pemangkasan DBH secara signifikan.

    “Namun upayanya berjalan maksimal atau tidak, kita belum tahu,” pungkasnya.

     

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Gilang

    Related Posts

    Hak Angket DPRD Kaltim Masih Menggantung, Tarik Ulur Politik Fraksi Jadi Penghambat

    Mei 1, 2026

    161 Aspirasi Masuk Kamus Usulan DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud Tekankan Integrasi ke Program Daerah

    Maret 22, 2026

    Pansus Pokir DPRD Kaltim Rampung, Pengesahan Tunggu Gubernur dan Wagub

    Maret 16, 2026

    Damayanti Ingatkan DPRD Kaltim Perjuangkan Aspirasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggara

    Maret 16, 2026

    Dorong Pengesahan Pokir DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi dan Husni Fahruddin Tekankan Pentingnya Kesepakatan Paripurna

    Maret 16, 2026

    Pansus DPRD Kaltim Sampaikan Laporan Pembahasan Renja 2027 dalam Rapat Paripurna

    Maret 16, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Diduga Terhubung Bandar Besar, Eks Kasat Narkoba Kubar Jalani Proses Pidana dan Etik

    SittiMei 18, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Dugaan keterlibatan mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat (Kubar) Deky Jonathan Sasiang…

    Rudy Mas’ud Pastikan Segiri Bisa Dipakai Borneo FC Berlaga di Kancah Asia

    Mei 18, 2026

    1.500 Mahasiswa Universitas Mulia Dapat Gratispol, Kampus Akui Angka Cuti Kuliah Turun Drastis

    Mei 17, 2026

    Mengurai Benang Kusut Mitos Kesehatan: Panduan Hidup Sehat Tanpa Cemas Ala dr Tirta

    Mei 17, 2026

    WFH Diawasi Real-Time, Andi Harun Yakin ASN Samarinda Tak Berani Main Mata

    Mei 16, 2026
    1 2 3 … 3,095 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.