Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Browsing: Advertorial
Insitekaltim,Samarinda – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Samarinda, Markaca menilai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Samarinda, belum memenuhi target sesuai…
“Masalah TPU harus segera diatasi, terutama di tengah keluhan masyarakat akan minimnya lahan pemakaman yang tersedia. Pengadaan lahan ini bukan hanya sebuah kebutuhan praktis, tapi juga demi kemaslahatan umat,” ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda itu.
Insitekaltim,Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Markaca menilai program inovatif yang dirancang Pemerintah Kota…
“Perkembangan layanan publik berbasis digital semakin luas. Dalam dua tahun ini kita coba genjot dengan membangun arsitektur SPBE, sehingga layanan publik dapat diakses lebih mudah secara digital,” jelas Sekda Sri Wahyuni, Senin (25/3/2024) saat menjadi narasumber Dialog Publika TVRI Kaltim bertema Strategi Peningkatan Kompetensi Pimpinan dan ASM dalam Mendukung IKN sebagai Smart City, yang disiarkan secara langsung dari Studio TVRI Kaltim di Samarinda.
“Dokumen RKPD yang kita susun nantinya tidak hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, melainkan juga bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan aktual pembangunan,” ujarnya melalui sambutan tertulisnya di Mercure Hotel Samarinda.
“Tadi kami bersama BPN merencanakan konsolidasi tanah di Jalan Dr Sutomo, Kelurahan Sidodadi,” ujar Andi Harun saat ditemui di Balai Kota, Senin (25/3/2024).
“Penting bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ini termasuk memberikan jaminan dan kepastian kepada perusahaan serta pihak pekerja,” ungkap Baharuddin Demmu
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud juga menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna tersebut dibahas beberapa poin, salah satunya adalah tanggapan fraksi-fraksi terhadap pendapat Pj Gubernur Kaltim mengenai dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Kaltim.
“Karena selama ini banyak potensi desa adat kita di Kaltim tidak mendapatkan pengakuan secara hukum,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-6 di Gedung B Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Senin (25/3/2024).
“Bentuknya kita pengawasan. Hal-hal yang kita temukan di lapangan yang tidak sesuai sebagai mitra kerja dari KPU akan kita memberikan masukan untuk melakukan suatu perbaikan,” ujarnya pada Senin, (25/3/2024) di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Samarinda usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat terkait Masalah Pemilu 2024.
“Kita perlu mendapatkan informasi yang jelas terkait kegiatan ini. Koordinasi dengan organisasi atau komunitas, seperti Federasi Atletik Seluruh Indonesia (FASI), bisa menjadi solusi untuk mengelola kegiatan tersebut dengan lebih baik,” ujarnya, Sabtu (23/3/2024).
