Browsing: DPRD Samarinda

“Para buruh menginginkan keberpihakan dari pemerintah terhadap mereka. Salah satunya dengan penghapusan Undang-Undang Omnibus Law. Mereka menganggap beberapa poin dalam undang-undang tersebut tidak memberikan manfaat atau keberpihakan kepada mereka,” ungkap Deni.

“Kekurangan bangunan sekolah menyebabkan masalah zonasi dan mempersulit akses pendidikan bagi anak-anak kita,” ungkapnya dalam hearing antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda dengan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda, Selasa (7/5/2024).