Browsing: DPRD Samarinda

“Diharapkan produk UMKM dan usaha mikro bisa memiliki sertifikat halal dan higienis, mengingat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa produk yang masuk atau beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal,” ujar Anggota Pansus II DPRD Samarinda Laila Fatihah.

“Saya dari 2014 duduk menjadi anggota DPRD dan tidak pernah lebih daripada Rp300 miliar. Tapi sekarang sudah di angka Rp700 miliar. Nah ini sudah keberhasilan. Padahal kepemimpinan sekarang baru berjalan tiga tahun,” ungkapnya, Selasa (19/3/2024).

“Mungkin saat ini masih ada wilayah atau kelompok yang belum terjangkau secara optimal,” ujar Sani.

“Sekolah internasional merupakan langkah maju dalam pendidikan di Samarinda, terutama sebagai kota penyangga yang terkait dengan IKN,” ujar Deni, beberapa waktu lalu.

“Diperlukan kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti kelompok pemulung di TPST untuk membantu dalam pengurangan dan pengelolaan sampah,” ujarnya.

“Kami siap mendukung usulan pengadaan kabel LPJU baru sebagai upaya penanggulangan kasus pencurian ini,” ujar Novan.

“Target penyelesaian Raperda ini adalah enam bulan dari sekarang, yaitu per 18 Oktober. Kami berharap dapat menyelesaikan hasil karya kami bersama dalam periode terakhir ini,” ujar, Rabu (20/3/2024).

“Komitmen kita adalah memastikan proses penyembelihan sesuai dengan prinsip halal. Oleh karena itu, RPU harus dimasukkan dalam ranperda sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan yang meningkat,” ujarnya, Rabu (20/3/2024).

“Dalam pembangunan pariwisata, kami akan selalu mendukung upaya Pemkot Samarinda. Hal ini harus menjadi prioritas dalam pengembangan kota kita, terutama dalam meningkatkan PAD,” ujar Samri, pada Selasa (19/3/2024).

“Dalam menentukan tarif, kita harus memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Jangan sampai tarif yang ditetapkan justru memberatkan masyarakat,” ujarnya.