“Dalam pembangunan pariwisata, kami akan selalu mendukung upaya Pemkot Samarinda. Hal ini harus menjadi prioritas dalam pengembangan kota kita, terutama dalam meningkatkan PAD,” ujar Samri, pada Selasa (19/3/2024).
“Dalam menentukan tarif, kita harus memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Jangan sampai tarif yang ditetapkan justru memberatkan masyarakat,” ujarnya.
“Semangat dan niatnya bagus, tapi terkadang tidak semudah apa yang kita ucapkan. Utamanya dalam hal mengimplementasikan sebuah kebijakan,” ujar Anhar pada Kamis (21/3/2024).
“Sudah berjalan di Dinas Koperasi dan UKM . Saat ini ada 200 yang diberi subsidi. Raperda ini diusahakan agar kebijakan subsidi bagi pelaku UMKM tidak terhenti bergantung pada kepala OPD yang bersangkutan,” paparnya, Rabu (20/3/2024).
“Dalam model kerja sama semacam ini akan ada keuntungan yang dapat diperoleh bagi pengelola destinasi wisata dan juga bagi pemerintah dalam bentuk promosi melalui iklan,” ujar Samri pada Selasa (20/3/2024).
“Saya kira itu tepat saja. Yang penting, kenaikan dari pajak PPN itu diiringi dengan perkembangan yang mungkin lebih banyak lagi yang kita dapatkan,” ujar Fuad, Selasa (19/3/2024).
Insitekaltim,Samarinda– Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur diminta melanjutkan program subsidi penerbitan sertifikat produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil…
Insitekaltim,Samarinda – Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) ikut menjadi bagian dari Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk…
“Pajak hanya berlaku bagi usaha dengan omset tertentu, sehingga tidak semua UMKM harus berurusan dengan legalitas dan konsekuensi pajak,” ungkapnya, Rabu (20/3/2024).
