Browsing: DPRD Samarinda

“Dengan adanya posyandu, kita dapat memantau tumbuh kembang anak secara rutin dan mencegah stunting,” katanya, Rabu (13/5/2024).

“Saya larang anak saya nonton film horor itu melemahkan mental. Anak-anak jadi takut. Yang dewasa saja takut. Jemuran saja itu siang, takut. Siang-siang kok takut, itu aneh,” tegas Sani.

“Konseling itu ada, tapi paling masuk telinga kanan, keluar telinga kiri bagi mereka yang benar-benar hanya ingin ‘sah’ saja menikah, ilmu berumah tangga belum ada. Anak-anak sekarang banyak begitu,” jelasnya, Selasa (14/5/2024).

“Saya kalau ada mantu saya yang narkoba, saya tidak ikhlas. Saya ada anak perempuan dua dan saya tidak ingin korbankan mereka. Saya janji ke istri saya kalau akan membuat peraturan daerah untuk menghilangkan narkoba. Jadi catin ini wajib tes dulu narkoba sebelum nikah,” tegas Sani.

“Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pansus LKPJ Walikota Samarinda Tahun Anggaran 2023, kami menyampikan 8 rekomendasi,” kata Fahruddin seusai pembacaan Laporan Hasil Kerja Pansus dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2024, Rabu (15/5/2024).

“Masalah klasik yang kami dengar di Komisi IV, dan kami selaku anggota DPRD menghadapi masyarakat di dapil masing-masing, adalah regulasi pembangunan ketahanan keluarga,” ujarnya.

“RSUD IA Moeis harus memenuhi persyaratan untuk menjadi rumah sakit internasional. Kemarin semua persyaratan sudah dipenuhi, termasuk mendatangkan tim luar untuk studi kelayakan. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan RS IA Moeis dinilai layak untuk menjadi rumah sakit bertaraf internasional,” ujar Deni.

“Saya lebih ingin mewariskan legacy yang ditinggalkan berupa ilmu,” ujar Deni.

“Kalau saya sendiri melihatnya sangat luar biasa. Dalam artian di satu sisi kita menuntaskan pengendalian banjir, di sisi lain juga kita melakukan pembangunan. Menyabet gelar pertama itu tentu saja sudah wajar sekali,” ujar Deni

“Para buruh menginginkan keberpihakan dari pemerintah terhadap mereka. Salah satunya dengan penghapusan Undang-Undang Omnibus Law. Mereka menganggap beberapa poin dalam undang-undang tersebut tidak memberikan manfaat atau keberpihakan kepada mereka,” ungkap Deni.