Browsing: Diskominfo Kaltim

“THR Keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang hari raya keagamaan,” tegas Akmal Malik pada Kamis (21/3/2024) di Pendopo Odah Etam, usai pelantikan pimpinan Jabatan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Secara nasional, cakupan kita sudah 98 persen. Kalau 100 persen masih wajar. Tapi kalau di atas itu, tentu ini terkait kendala teknis,” ujarnya pada Kamis (21/3/2024) di Ruang Lily Swiss Belhotel Borneo Samarinda, saat membuka Forum Komunikasi terkait Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Kalimantan Timur.

“Kenapa yang kita refresh adalah jabatan-jabatan yang berkaitan dengan kedua isu tadi. Jadi ini rotasinya tematik,” jabarnya pada Kamis (21/3/2024) di Pendopo Odah Etam.

“Kita tidak bisa lagi melihat tugas hanya dari kacamata pemerintah daerah. Tentu kita akan merujuk pada peraturan yang lebih tinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” tegasnya pada Selasa, (19/3/2024) kepada para aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Maka prestasi dan predikat ini minimal harus dipertahankan, selayaknya ditingkatkan,” tegasnya pada Rabu, (20/3/2024) di Auditorium Gedung Juang Merah Putih Komisi Pencegahan Korupsi Jalan Kuningan Persada Jakarta, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi Daerah 2024.

“ Angka putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah, totalnya itu ada sekitar 26.000 anak. Nanti dilihat berapa banyak yang mendaftar, tapi target kita adalah 20.000,” ungkap Iman usai rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Selasa (19/3/2024).

“Terutama pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera,” ungkapnya pada Selasa (19/3/2024) di Ruang Etam Kantor Wilayah DJP Kaltimtara Jalan Ruhui Rahayu Ring Road Gunung Bahagia, Balikpapan, saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur.

“Peran pemerintah itu sebagai pembuat regulasi. Kami akan mendorong pembagian THR di Kaltim. Kewajiban pemerintah itu menyiapkan pasokan komoditasnya,” ungkap Sri dalam acara Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Senin (10/3/2024).

“Investasi di Kaltim terus berkembang, seperti investasi industri semen (PT Kobexindo) dari Negara Tiongkok di Kutai Timur dan industri smelter nikel di Sangasanga Kutai Kartanegara,” ujar Sekda Sri pada Senin, (18, 3/2024) di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim.

“Kualitas belanjanya diperhatikan antara belanja pendukung dengan belanja kegiatan. Paling tidak 60:40 persen. 60 persen belanja kegiatan prioritas dan 40 persen belanja pendukung,” tegas Sri Wahyuni pada Senin (18/3/2024) di Ruang Rapat Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim saat memimpin Rapat Koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.