Insitekaltim, Samarinda – Musyawarah Daerah (Musda) IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur berlangsung di Gedung Bangga Kencana, Perwakilan BKKBN Kaltim, Jalan MT. Haryono Samarinda, Jumat 16 Mei 2025. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, hadir dan membuka secara langsung kegiatan tersebut.
Wagub Seno Aji menyampaikan selamat atas terselenggaranya Musda IV KKI Kaltim. Ia mengapresiasi forum ini sebagai ruang strategis untuk memperkuat kelembagaan, membangun jejaring kolaborasi, serta merancang arah kebijakan kependudukan yang relevan dengan tantangan saat ini.
Jumlah penduduk Kalimantan Timur saat ini telah mencapai lebih dari 4,2 juta jiwa, meskipun secara nasional angkanya belum sebesar provinsi lain, tren pertumbuhan di Kaltim cukup tinggi. Situasi ini dinilai menjadi perhatian bersama, terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dalam proses pembangunan di wilayah ini.
“Persoalan penduduk bukan hanya tentang angka, tapi menyentuh langsung pada kualitas hidup manusia. Kita bicara soal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, juga daya dukung lingkungan. Semua itu saling terkait,” ujarnya.
Dalam suasana menjelang operasional IKN, Seno menyebut sejumlah isu mulai muncul, seperti peningkatan arus migrasi, kebutuhan infrastruktur dasar, dan pemerataan layanan publik. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga dunia usaha dan media, untuk terlibat dalam kerja bersama.
“Pemerintah perlu berjalan bersama para mitra. KKI menjadi salah satu bagian penting dalam kerja-kerja kolaboratif ini,” lanjutnya.
Menurutnya, KKI memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pengalaman dalam isu-isu strategis kependudukan, sehingga peran mereka dalam sosialisasi dan advokasi kebijakan sangat dibutuhkan, terlebih dalam masa transisi menuju era baru pembangunan nasional.
“Kita ingin penduduk tumbuh secara seimbang. Sehat, produktif, dan memiliki daya saing. Ini arah yang harus kita tuju bersama,” ucapnya.
Ia juga membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan KKI, termasuk melalui kegiatan bersama, penyusunan kajian, dan inisiatif-inisiatif yang bisa memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim itu berharap agar forum ini menghasilkan keputusan yang memberi dampak baik bagi pembangunan di Kalimantan Timur.
Selanjutnya, Ketua KKI Kaltim, Prof Dr H Harihanto, MS, turut berbagi pandangan mengenai tantangan kependudukan di wilayah ini. Ia mengatakan KKI merupakan mitra kerja BKKBN, terutama dalam menyampaikan isu-isu strategis yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kalau yang bicara BKKBN saja, kadang masyarakat kurang percaya. Maka dibentuklah koalisi ini, untuk menjembatani komunikasi antara kebijakan dan kehidupan sehari-hari warga,” kata Harihanto usai acara.
Isu penduduk bukan sebatas soal jumlah, kualitas menjadi perhatian utama. Dengan adanya IKN, ia melihat akan terjadi lonjakan pendatang, dan situasi tersebut perlu dikelola agar tidak menimbulkan tekanan terhadap sumber daya dan layanan publik.
“Kuantitas penduduk memang penting, tapi ada istilah jumlah minimum penduduk yang harus diseimbangkan dengan kapasitas sumber daya manusia dan lingkungan. Di sinilah pentingnya kerja lintas sektor,” ucapnya.
Ia juga menyoroti keterkaitan erat antara penduduk, pembangunan, dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, pendekatan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kualitas penduduk dan keberlanjutan alam akan menimbulkan risiko jangka panjang.
Musda IV ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai kabupaten/kota se-Kaltim, akademisi, praktisi, dan mitra pembangunan. Forum ini menjadi wadah untuk mengevaluasi program, menyusun arah kerja baru, dan memperluas jejaring kolaborasi dalam isu kependudukan. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
