Samarinda, Insitekaltim – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Namun, dalam laporan tersebut, BPK mencatat 27 temuan dan 63 rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti. Salah satunya terkait sisa anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) sebesar Rp3,5 miliar yang belum terserap.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengungkapkan sisa dana BKT tersebut akan masuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan direncanakan untuk digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
“Beasiswa Kaltim Tuntas memang menjadi salah satu bagian dari temuan yang disampaikan oleh BPK. Masih ada sisa dana Rp3,5 miliar yang belum digunakan. Karena waktu pelaksanaan sudah lewat, maka akan kami SiLPA-kan dulu dan direncanakan kembali penggunaannya tahun depan,” ujar Seno Aji di Gedung DPRD Kaltim, Jumat, 23 Mei 2025.
Program BKT merupakan salah satu program unggulan Pemprov Kaltim yang bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa asal Kaltim yang berprestasi dan kurang mampu.
Dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi beberapa kendala, termasuk dalam penyaluran dan pengelolaan dana yang belum sepenuhnya optimal.
“Setelah ini, kita akan rapikan seluruh proses penyaluran beasiswa dan tindak lanjuti catatan dari BPK. Dalam 60 hari kerja, semua perangkat daerah yang terkait akan diminta membuat rencana aksi,” tambah Seno.
Seno juga menekankan bahwa raihan opini WTP dari BPK RI merupakan bukti kinerja transparan dan akuntabel dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim. Ia menyebut, opini WTP yang diraih untuk ke-12 kalinya ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun secara terbuka dan dapat diuji publik.
“Dengan pemberian WTP ini, kita membuktikan bahwa kinerja dari OPD sangat baik. Bisa memberikan laporan keuangan secara transparan, terbuka kepada pemeriksa, sehingga BPK memutuskan memberikan opini WTP untuk ke-12 kalinya,” kata Seno.
Meski begitu, Seno menekankan bahwa WTP bukan berarti tidak ada kekurangan. Temuan BPK tetap harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk perbaikan sistem ke depan. Menurutnya, opini WTP adalah pondasi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah.
“Artinya, laporan keuangan kita semakin terang kepada masyarakat. Tapi kita harus sadar bahwa perbaikan tetap diperlukan. Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti secara konkret,” katanya.
Program BKT sebelumnya dijalankan pada masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Namun, di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, program ini tidak lagi dilanjutkan. Sebagai gantinya, pemerintah provinsi menggulirkan program Gratispol yang direncanakan mulai diterapkan pada tahun ini, dengan alokasi anggaran sekitar Rp750 miliar.
“Selama Rudy-Seno memimpin, tidak ada lagi program beasiswa seperti sebelumnya. Fokus utama kami saat ini adalah menjalankan program Gratispol dan Jospol,” ujar Seno.
Program Gratispol akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru, yakni penerimaan siswa dan mahasiswa baru pada Juli 2025. Dalam kebijakan itu, mahasiswa baru tidak lagi membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang akan ditanggung hingga semester delapan.
Sementara itu, untuk jenjang SMA/SMK negeri maupun swasta, termasuk madrasah, pemerintah akan memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa.
Dengan adanya sisa dana Rp3,5 miliar yang belum terserap dari program BKT, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun mendatang, agar program strategis seperti pendidikan gratis dapat berjalan maksimal dan sesuai target.
“Dana ini bukan hilang, tapi kita tempatkan dulu dalam SiLPA. Tahun depan akan kita gunakan kembali, tentunya dengan mekanisme yang lebih baik dan tertib,” pungkas Seno Aji. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
