Insitekaltim,Sangatta – Penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) hingga bulan ketujuh tahun ini baru 25 persen. Bahkan kinerja dinas teknis program proyek pembangunan belum maksimal hingga disoroti oleh DPRD Kutim.
Basti Sangga Langi dari Komisi A DPRD Kutim mengatakan terhadap Dinas PU dan Perkim hambatan yang diutarakan salah satunya karena faktor sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai.
Namun menurut Basti alasan ini sungguh tak masuk logika, pasalnya alasan ini menjadi alasan berulang tiap tahunnya terhadap lambatnya penyerapan anggaran.
“Alasan ini sudah dari tahun ke tahun, dan terus berulang, kenapa mereka tidak memprediksikan kembali masalah ini sejak awal,” kata Basti kepada awak media, Kamis (27/7/2023).
Mengingat APBD Kutim yang terus mengalami peningkatan, Pemkab Kutim harus mematangkan persiapan sedari sekarang dengan berkaca dari kejadian sebelumnya. Sebab menurutnya jika APBD sebesar Rp5,6 triliun tidak mampu dikelola secara baik. Bagaimana jika anggarannya cukup besar seperti di tahun yang akan datang.
Maka peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pemerintah daerah harus lebih ditingkatkan lagi, dengan pelaksanaan yang riil dan tepat.
Sementara itu terkait pelaksanaan anggaran berdasarkan komitmen Dinas PU dan Perkim yang akan melaksanakan program kegiatan pada Agustus 2023, Basti mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu komitmen tersebut.
“Kami akan menunggu komitmen mereka. Mereka juga optimis terserap maksimal. Kita akan pantau dan awasi bersama,” tandasnya.
