Insitekaltim, Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik mengaku sangat ingin memetakan 841 desa di Kaltim. Tapi ia sadar hal itu sangat sulit diwujudkan di masa kepemimpinannya.
“Andaikan saya dua tahun di sini sebagai Penjabat Gubernur Kaltim, saya akan selesaikan semua pemetaan desa di Kaltim,” kata Akmal Malik di Pendopo Odah Etam, Selasa (3/12/2024).
Menurut Akmal dengan adanya pemetaan desa atau data desa presisi, pemerintah daerah bisa merencanakan pembangunan secara akurat dan mengalokasikan anggaran tepat sasaran. Dengan begitu anggaran yang ada bisa dimaksimalkan.
“Selain itu, dengan data desa presisi tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” tandasnya.
Saat ini, lanjut Akmal sudah dua kabupaten yang telah dibuatkan data desa presisinya, yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Di Kabupaten PPU ada 40 desa kita petakan dan Kutai Kartanegara sudah 114 desa. Rencananya lebih dua ratus desa yang ingin kita petakan. Saat ini sedang dipersiapkan,” ujarnya.
Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu, suatu daerah harus memiliki peta yang riil. Harus punya data yang kuat, sehingga dengan adanya itu dana yang terbatas bisa dimaksimalkan dan tepat sasaran.
“Kalau dana terbatas, sumber daya terbatas dan fasilitas terbatas, sementara permasalahan yang dihadapi banyak sekali, maka yang harus kita lakukan adalah menentukan skala prioritas,” tegasnya.
Ditambahkan, terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak faktor, baik itu sebagai pelaku ataupun korban. Bisa terjadi karena rendahnya pendidikan bahkan tidak pernah bersekolah, rendahnya pendapatan keluarga termasuk pengaruh lingkungan dan faktor lainnya.
“Terkait itu semua, apakah kita memiliki datanya, tentang mereka-mereka yang berpotensi. Jangan setelah terjadi kekerasan, kita gelontorkan dana untuk mengatasinya. Saya pikir ini pendekatan-pendekatan yang salah. Dan inilah yang terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Akmal Malik menegaskan, kunci sukses dalam menyelesaikan permasalahan adalah data yang akurat. Sehingga dengan data desa presisi yang telah dibuat baik di PPU dan Kukar, akan memudahkan pimpinan mengambil kebijakan pembangunan.
“Data desa presisi yang telah kita buat akan menjadi sebuah warisan yang baik bagi pemimpin di semua tingkatan. Baik di kabupaten, kecamatan dan kelurahan dan desa di Kabupaten PPU maupun di Kutai Kartanegara,” kata Akmal Malik.
