Insitekaltim, Samarinda – Program Gratispol seragam gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kaltim mulai dirasakan manfaatnya oleh ribuan siswa baru SMA, SMK, dan SLB di 10 kabupaten dan kota.
Dengan total anggaran mencapai Rp65 miliar dari APBD Kaltim tahun 2025, program ini menyasar sekitar 65 ribu siswa baru kelas 10 melalui pembagian paket perlengkapan sekolah lengkap terdiri dari seragam putih abu-abu, hijab bagi siswi muslimah, tas sekolah, sepatu, topi, dasi, sabuk hingga kaos kaki.
Nilai pagu paket bantuan Rp1 juta per siswa dan didistribusikan secara bertahap hingga akhir Desember 2025 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim bekerja sama dengan sekolah-sekolah di seluruh kabupaten dan kota.
Di lapangan, mayoritas siswa mengaku program tersebut cukup membantu kebutuhan sekolah mereka, terutama bagi orang tua yang biasanya harus mengeluarkan biaya besar saat tahun ajaran baru dimulai.
Meski masih ditemukan beberapa kendala seperti ukuran yang tidak sesuai atau barang tertukar, para siswa menilai kualitas perlengkapan yang diberikan cukup baik dan nyaman digunakan untuk aktivitas sekolah sehari-hari.
Siswi SMAN 16 Samarinda Maliqa Nuur Shafa Sufiana mengatakan proses pendataan ukuran dilakukan langsung oleh pihak sekolah saat siswa mulai masuk sekolah, proses tersebut berjalan cukup sederhana dan tidak menyulitkan siswa.
“Menurut saya pendataannya enggak terlalu ribet. Pas masuk sekolah langsung didata ukurannya sama pihak sekolah,” ujarnya.
Maliqa menerima perlengkapan sekolah dalam kondisi lengkap, mulai dari seragam, jilbab, sepatu, tas hingga perlengkapan penunjang lainnya. bahkan kualitas bahan seragam bantuan pemerintah lebih nyaman dibanding seragam yang sebelumnya ia miliki.
“Bajunya lebih adem dipakai dibanding yang saya punya,” katanya.
Meski demikian, dirinya sempat menerima seragam dengan model lengan pendek yang tidak sesuai. Namun masalah itu akhirnya dapat diselesaikan setelah keluarganya mengajukan penukaran melalui pihak sekolah.
“Awalnya dapat lengan pendek, terus ibu saya minta ditukarkan. Beberapa minggu kemudian diganti jadi lengan panjang,” ungkapnya.
Selain soal ukuran, desain tas dan sepatu yang seragam dikeluhkan karena cukup sulit dibedakan antarsiswa. Ia mengaku lebih sering menggunakan tas bantuan dibanding sepatu karena khawatir tertukar dengan milik teman-temannya.
“Kalau tas masih bisa dikasih tanda atau dekorasi supaya gampang dikenali. Tapi kalau sepatu susah dibedakan karena sama semua,” ujarnya sambil tertawa.
Pengalaman berbeda disampaikan siswa SMAN 16 Samarinda lainnya Christian Naek Hamonangan Tambun. Ia mengaku ukuran sepatu yang diterimanya terasa lebih besar meskipun nomor yang diberikan sudah sesuai dengan data awal.
“Ukuran saya 44 dan yang datang juga 44, tapi ternyata lebih besar dibanding sepatu saya sebelumnya,” katanya.
Karena tidak ingin repot melakukan pengembalian, Christian akhirnya memilih menukar sepatu dengan milik temannya yang kebetulan mengalami masalah sebaliknya.
“Saya cari teman yang sepatunya kekecilan lalu ditukar. Jadi sama-sama cocok,” ujarnya.
Meski sempat mengalami kendala ukuran, Christian tetap menilai bantuan tersebut sangat berguna bagi siswa, hampir seluruh perlengkapan yang diberikan dipakai dalam aktivitas sekolah sehari-hari.
“Barang-barangnya sangat berguna. Baju dan celananya adem dipakai, tasnya ringan, sepatunya juga nyaman,” katanya.
Sementara itu, siswa lainnya Rachmad Irfan Zaini mengatakan kualitas produk yang diterima berada di luar ekspektasinya, bahan seragam maupun sepatu yang diberikan terasa cukup baik.
“Kualitasnya bagus banget. Bahannya bagus, sepatunya juga enak dipakai,” ujarnya.
Bantuan tersebut tetap terasa bermanfaat meskipun sebelumnya ia sudah membeli perlengkapan sekolah secara mandiri, sepatu dan tas dari program Gratispol tetap dipakai hingga sekarang.
Hal serupa juga disampaikan siswa SMAN 14 Samarinda, Satria Jibril Surya Susanto. Ia menyampaikan seluruh perlengkapan yang diterimanya sesuai ukuran dan masih digunakan untuk kegiatan sekolah sehari-hari.
“Seragamnya adem, sepatunya juga bagus. Ini yang saya pakai sekarang masih bagus,” katanya.
Satria menyebut orang tuanya merasa cukup terbantu dengan adanya program tersebut karena biaya perlengkapan sekolah bisa ditekan. Apalagi sebagian perlengkapan seperti tas dan sepatu sebelumnya masih digunakan sejak SMP.
“Orang tua senang karena saya dapat tas, sepatu, sama seragam gratis,” ujarnya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim memastikan program Gratispol seragam gratis telah berjalan sesuai target dan tepat waktu.
Penelaah Teknis Kebijakan/PPTK Disdikbud Kaltim Priangga menjelaskan, sejak awal pemerintah memang memprioritaskan kualitas produk karena perlengkapan tersebut langsung digunakan siswa dalam aktivitas sehari-hari.
“Setahu kami sejak awal program berjalan hingga berakhir pada 31 Desember 2025 tidak ada persoalan. Alhamdulillah semua berjalan baik,” ujarnya.
Kualitas produk diuji langsung melalui laboratorium milik Kementerian Perdagangan, termasuk pengujian bahan konveksi di Bandung serta tas dan sepatu di Tanggulangin, Jawa Timur. Pemerintah ingin memastikan kualitas bahan sesuai dengan kebutuhan aktivitas siswa SMA dan SMK yang cukup aktif.
“Kami sangat mengutamakan kualitas produk karena harapan Pak Gubernur barang ini benar-benar terasa seperti hadiah bagi siswa,” katanya.
Pendataan ukuran dilakukan langsung oleh sekolah menggunakan size chart yang telah disosialisasikan sebelumnya. Data ukuran siswa kemudian diinput ke dalam sistem pendataan Disdikbud sebelum diproses oleh penyedia.
Meski begitu, sejumlah kecil kasus barang tertukar maupun ukuran yang tidak sesuai. Namun jumlah tersebut sangat kecil dibanding total paket yang dibagikan.
“Dari sekitar 60 ribu paket, jumlah retur tidak sampai 100 dan semuanya sudah diselesaikan,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Disdikbud juga menyiapkan layanan after sales selama tiga bulan. Sekolah diminta segera mendata jika ada kekurangan barang, ukuran tidak sesuai, atau kerusakan produk agar dapat langsung diganti oleh penyedia.
“Kalau ada kekecilan, kancing lepas, atau isi kemasan tertukar, semua bisa diganti. Itu bagian dari layanan garansi,” ujarnya.
Selanjutnya, Priangga meluruskan Terkait angka Rp1 juta yang selama ini beredar merupakan pagu anggaran, bukan harga kontrak akhir dari setiap paket bantuan. Nilai kontrak, kata dia, berada di bawah pagu karena masih melalui proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan negosiasi dengan penyedia.
“Rp1 juta itu pagu anggaran. HPS yang kami susun pasti di bawah pagu dan penyedia menawar lagi di bawah HPS. Jadi bukan berarti harga barang per paket tepat Rp1 juta,” jelasnya.
Penyusunan harga dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas produk yang diterima siswa. Pemerintah, lanjutnya, tidak ingin mendapatkan barang murah dengan kualitas rendah.
Untuk produksi dilakukan di luar Kaltim karena belum adanya pabrik konveksi berskala besar di daerah yang mampu memproduksi puluhan ribu paket dalam waktu singkat.
“Di Kaltim belum ada pabrik dengan kapasitas sebesar itu. Waktu produksi juga hanya sekitar dua bulan, jadi memang membutuhkan perusahaan dengan mesin, SDM, dan tempat produksi yang besar,” tukasnya.
