Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen untuk mengatasi persoalan banjir yang terus membayangi Kota Samarinda dan sekitarnya. Salah satu upaya yang tengah digenjot adalah percepatan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), sebagai bagian dari agenda revitalisasi sungai strategis di Kaltim.
Seiring dengan meningkatnya intensitas banjir dalam beberapa pekan terakhir, Pemprov Kaltim resmi mengajukan permohonan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji menyebut proyek normalisasi SKM telah masuk ke dalam program prioritas Gubernur Kalimantan Timur dan menjadi bagian dari agenda percepatan penanggulangan banjir. Hal ini diperkuat dengan surat resmi yang telah dikirimkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan.
“Kita sudah bersurat ke Kementerian PUPR dan Perhubungan. Dulu tahun 2000 itu pernah ada divisi khusus untuk normalisasi sungai, termasuk Sungai Mahakam. Sekarang kita ingin tahu apakah skema itu masih bisa digunakan,” ujar Seno Aji saat ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 15 Mei 2025.
Menurutnya, pemerintah pusat memiliki instrumen dan anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung revitalisasi sungai di daerah, termasuk SKM yang saat ini perannya krusial dalam mengalirkan air hujan dan mencegah genangan meluas ke kawasan pemukiman.
“Kita ingin tahu apakah dari Perhubungan Laut masih ada anggaran yang bisa kita ambil agar revitalisasi Mahakam dan SKM bisa berjalan. Banjir yang terjadi baru-baru ini jadi alarm serius,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR dan Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Nanda menyampaikan bahwa secara teknis dan anggaran, pemprov telah siap melanjutkan proyek normalisasi SKM. Namun, keterlambatan dalam pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Samarinda membuat proyek tersebut belum bisa dilanjutkan.
“Segmen dari Jembatan Kehewanan sampai ke Jalan Lambung Mangkurat itu yang masih tertunda. Kalau lahan sudah dibebaskan oleh Pemkot, kami langsung kerjakan. Normalisasi ini sudah kami anggarkan tahun ini,” kata Nanda.
Lebih lanjut, Nanda mengungkapkan proyek normalisasi tidak hanya menyasar SKM, tetapi juga Sungai Karang Asam Besar dan Karang Asam Kecil. Untuk Karang Asam Kecil, ia menyoroti kondisi menyempitnya aliran sungai di bagian hilir akibat padatnya permukiman warga yang berdempetan di bantaran.
“Kalau bisa dibersihkan, dari jembatan saja sudah kelihatan ‘dapur ketemu dapur’. Kalau itu bersih, aliran lancar,” tegasnya.
Nanda menekankan bahwa konsep normalisasi yang diusung tidak hanya sekadar pengerukan atau pelebaran badan sungai, tetapi juga mengembalikan kontur sungai ke bentuk alaminya agar sirkulasi air menjadi lebih efisien. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan di kawasan Juanda dan Air Putih, di mana genangan air kini jauh lebih cepat surut.
Namun, tantangan utama yang masih menghambat adalah persoalan sosial berupa relokasi warga dari bantaran sungai. Ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda, sesuai pembagian peran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
“Kami tangani normalisasi teknisnya, pemkot tangani relokasinya. Kolaborasi ini penting. Contohnya, di RT 41, 42, dan 43 Kelurahan Pelita, sebanyak 42 rumah sudah berhasil direlokasi dengan ganti rugi berdasarkan penilaian KJPP,” jelasnya.
Permintaan dukungan pusat semakin relevan mengingat banjir besar kembali melanda Kota Samarinda pada Senin 12 Mei 2025. Di Kelurahan Tani Aman, ketinggian air bahkan mencapai 1,5 meter, memaksa evakuasi ratusan warga. Kawasan lain yang terdampak termasuk Sungai Pinang, Samarinda Ulu, dan Samarinda Utara. Beberapa ruas jalan utama seperti DI Panjaitan dan Simpang Alaya juga ikut terendam hingga 40 sentimeter.
Nanda menyebut banjir kali ini merupakan akibat dari kombinasi curah hujan tinggi, sistem drainase yang tersumbat, minimnya daerah resapan air, serta alih fungsi lahan yang tak terkendali. Ia juga menyinggung aktivitas pertambangan yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan.
“Permasalahan banjir ini bukan hanya soal sungai, tapi juga tata ruang, drainase, hingga aktivitas pertambangan. Jadi pendekatannya harus menyeluruh,” tandas Nanda.
Dengan urgensi yang terus meningkat, Pemprov Kaltim berharap pemerintah pusat dapat segera merespons permintaan dukungan teknis dan anggaran, agar proyek-proyek vital seperti normalisasi SKM dan revitalisasi sungai lainnya segera terealisasi. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
