Penulis: Ratu Arifanza

Insitekaltim, Samarinda – Profesi pengemudi ojek online menjadi salah satu pilihan pekerjaan yang dinilai lebih fleksibel dan menjanjikan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan penghasilan tambahan. Salah satunya dirasakan Leni Anggraini (32), warga Samarinda Utara, yang kini mengandalkan pekerjaan sebagai pengemudi ojek online untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. “Lebih enak kerja ngojek, waktunya lebih fleksibel dibanding kerja rumahan,” ujarnya. Sebelumnya, Leni bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan. Namun, pekerjaan tersebut dinilai kurang memberikan keleluasaan waktu, terutama untuk mengurus anak. Sejak beralih menjadi pengemudi ojek online, ia mengaku dapat mengatur waktu kerja lebih bebas, termasuk mengantar…

Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tidak hanya berfokus pada perluasan lahan sawah, tetapi juga mulai mengarahkan penguatan sektor perkebunan sebagai sumber ekonomi baru daerah. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, pengembangan komoditas kakao dan kelapa dalam menjadi salah satu prioritas yang tengah didorong pemerintah. “Potensi kakao kita sangat besar. Kutai Timur, Berau, hingga Mahakam Ulu itu dikenal menghasilkan kakao berkualitas,” ujarnya saat memberikan arahan beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengembangan kakao dapat dilakukan melalui skema perhutanan sosial yang melibatkan kelompok tani dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Dengan pola ini, selain menjaga kelestarian hutan, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi…

Insitekaltim, Samarinda — Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga ahli dan tim pakar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini belum cair. Ketua Komisi I DPRD Kaltim Selamat Ari Wibowo menyebutkan keterlambatan terjadi akibat adanya keraguan dari pihak sekretariat terkait dasar hukum pembayaran. Menurutnya, selama ini THR tenaga ahli tidak pernah menjadi persoalan karena selalu dianggarkan dan dibayarkan setiap tahun. Namun, tahun ini muncul kebingungan setelah adanya perbedaan praktik di sejumlah daerah lain. “Selama ini tidak ada masalah, selalu dibayarkan. Tapi sekarang ada keraguan karena melihat daerah lain ada yang tidak membayar,” ujarnya usai rapat di Kantor DPRD Kaltim pada Kamis,…

Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai mempercepat langkah menuju kemandirian pangan, khususnya komoditas beras. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyiapkan sekitar 20.000 hektare lahan untuk program cetak sawah baru. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebutkan, hingga saat ini kebutuhan beras di Kaltim masih banyak dipasok dari luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa. “Selama ini kita masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ini yang harus kita kurangi secara bertahap,” ujarnya. Menurutnya, ketergantungan tersebut berpotensi memicu ketidakstabilan harga, terutama saat terjadi gangguan distribusi atau gagal panen akibat cuaca ekstrem. Komitmen tersebut diperkuat usai pertemuan dengan Menteri Pertanian, …

Insitekaltim, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti potensi pengurangan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang berasal dari hasil reses anggota. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menegaskan meskipun ada penyesuaian akibat kondisi anggaran, substansi aspirasi masyarakat tidak boleh dihilangkan. Salehuddin menjelaskan, total 161 usulan pokir yang dihimpun DPRD merupakan representasi langsung dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan. Namun, hingga saat ini usulan tersebut belum sepenuhnya diakomodasi secara rinci oleh pemerintah provinsi. “161 itu mewakili aspirasi masyarakat. Tapi memang belum semuanya diakomodir secara detail oleh pemprov. Saat ini masih dalam proses komunikasi,” ujarnya usai mengikuti rapat komisi di…

Insitekaltim, Samarinda — Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin menegaskan penerapan WFH harus tetap mengutamakan pelayanan publik dan tidak boleh mengganggu kebutuhan masyarakat. Menurut Salehuddin, meskipun kebijakan WFH merupakan bagian dari upaya efisiensi dan efektivitas kerja, layanan publik yang bersifat langsung tidak bisa sepenuhnya dialihkan ke sistem tersebut. “Pelayanan yang sifatnya signifikan seperti di rumah sakit, pelayanan desa, kelurahan, hingga pengurusan administrasi masyarakat itu tidak mungkin di-WFH-kan. Itu harus tetap berjalan,” ujarnya usai mengikuti rapat komisi di Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kamis,…

Insitekaltim, Samarinda — Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga ahli dan tim pakar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) hingga kini belum tersalurkan. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel memastikan pihaknya telah mendorong agar pencairan segera dilakukan dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Ekti usai mengikuti rapat komisi di Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar pada Kamis, 2 April 2026. Ia mengungkapkan, seluruh tenaga ahli dan tim pakar DPRD belum menerima THR, meskipun anggaran disebut telah tersedia. “Semua tenaga ahli tim pakar belum menerima. Padahal seharusnya, kalau dana sudah ada, THR itu diberikan paling lambat dua minggu sebelum hari raya,”…

Insitekaltim, Samarinda – Rencana pembangunan kios sementara bagi pedagang Pasar Segiri pascakebakaran mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menegaskan, pihaknya belum menerima secara detail rencana pembangunan tersebut dari pemerintah kota. “Kami belum menerima usulan secara rinci, baik itu pola pembangunan jangka pendek, menengah, maupun panjang,” ungkapnya, Rabu 1 April 2026. Ia menyebut, DPRD tidak ingin terburu-buru memberikan tanggapan sebelum mengetahui secara jelas konsep pembangunan yang akan dilakukan, termasuk jenis bangunan yang direncanakan. “Kita ingin tahu dulu bentuknya seperti apa, apakah permanen, semi permanen, dan untuk kebutuhan jangka berapa lama,” jelasnya. Deni…

Insitekaltim, Samarinda – Wacana penghapusan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kepada daerah dinilai belum memiliki kepastian dan masih sebatas isu. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait rencana tersebut. “Angka nol itu masih sebatas wacana saja. Sampai hari ini belum ada keputusan pasti,” ujarnya saat ditemui dalam Musrenbang RKPD Kota Samarinda Tahun 2027, Rabu, 1 April 2026. Meski demikian, ia menilai pemerintah daerah harus mulai bersiap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk jika skema bantuan tersebut benar-benar dikurangi atau bahkan dihentikan. Menurutnya, ada dua langkah utama…

Insitekaltim, Samarinda – Wacana penghapusan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ke kabupaten/kota menuai kekhawatiran dari legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kaltim Dapil Samarinda Subandi menegaskan, hingga kini kebijakan tersebut belum final dan masih dalam tahap pembahasan. “Ini belum final jadi kita masih menunggu perkembangan. Informasinya justru kami dengar dari media,” ujarnya pada Rabu, 1 April 2026 di Gedung Bapperida Kota Samarinda. Meski belum ada keputusan resmi, Subandi berharap skema bantuan keuangan tetap dipertahankan, meskipun dengan penyesuaian nilai anggaran. “Harapan kami jangan sampai dihapus. Kalau dikurangi volumenya silakan, tapi tetap ada,” tegasnya. Menurutnya, bankeu selama ini…