Insitekaltim, Samarinda – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur meminta kejelasan lebih mendalam dalam pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Pemprov Kaltim, yaitu perubahan atas Perda PT Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Fraksi PDIP menilai pemerintah belum cukup eksplisit dalam menyampaikan pasal-pasal mana yang akan diubah maupun ditambah. Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDIP Safuad, dalam Rapat Paripurna Ke-29 DPRD Kaltim pada Jumat, 8 Agustus 2025, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda. “Pemerintah provinsi hanya menjelaskan soal pembagian laba dan besaran modal disetor. Namun tidak dijelaskan secara eksplisit pasal-pasal mana…
Penulis: Sitti
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi PAN–Nasdem DPRD Kalimantan Timur menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 terkait Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun 2025. Baharuddin Demmu, juru bicara Fraksi PAN–Nasdem, menyampaikan bahwa revisi ini penting untuk menyelaraskan aturan pendirian dan pengelolaan BUMD dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. PT Migas Mandiri Pratama didirikan sebelum terbitnya PP tersebut, sehingga sejumlah pasal perlu disesuaikan, seperti ketentuan pembagian laba dan besaran modal disetor. “Perubahan ini dimaksudkan agar PT Migas Mandiri Pratama bisa beroperasi sesuai regulasi…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap eksistensi dan efektivitas BUMD tersebut. Salah satu desakan utama PKS adalah perumusan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang tegas dan transparan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan dalam Rapat Paripurna ke-29 yang digelar pada Jumat, 8 Agustus 2025 di Gedung Utama Kantor DPRD Provinsi Kaltim. Rapat tersebut membahas pandangan…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait badan usaha milik daerah (BUMD). Kedua regulasi yang diajukan diharapkan tidak berhenti pada pembaruan administratif, tetapi berdampak langsung pada penguatan UMKM dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dua raperda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kaltim, Jumat, 8 Agustus 2025, di Gedung Utama (B) DPRD Kaltim, yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Raperda inisiatif pemerintah provinsi: Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kaltim dan Perubahan Kedua…
Insitekaltim, Samarinda – Dalam lanjutan Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kalimantan Timur Masa Sidang II Tahun 2025, Fraksi PAN–Nasdem juga menyampaikan pandangan terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 terkait PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kaltim. Fraksi PAN-Nasdem menilai, perda yang lama tidak lagi relevan dengan kondisi regulasi terbaru, terutama setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Perubahan dianggap perlu, terutama menyangkut struktur permodalan, pembagian keuntungan, dan mekanisme penjaminan. “Peraturan ini lahir sebelum PP 54 tahun 2017, sehingga banyak ketentuan yang harus disesuaikan agar perusahaan dapat bergerak dalam koridor hukum yang tepat,” ujar Baharuddin…
Insitekaltim, Samarinda – Ketersediaan beras di Kota Samarinda dipastikan dalam kondisi aman. Hasil pengecekan langsung di gudang Perum Bulog Karang Asam Ulu menunjukkan stok beras, baik lokal maupun impor, masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar turun langsung melakukan pengecekan fisik dan administrasi distribusi beras, Kamis 7 Agustus 2025 sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan pengawasan jalur distribusi bahan pokok strategis. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari jumlah pasokan, sistem penyaluran, hingga kondisi fisik gudang dan kemasan beras yang tersimpan. “Kami ingin memastikan pasokan beras tetap…
Insitekaltim, Samarinda – Sejumlah pedagang kecil di kawasan eks Bandara Temindung Samarinda harus menelan pil pahit setelah lapak dan tenda dagang mereka dibongkar Satpol PP Kalimantan Timur. Penertiban dilakukan dalam rangka awal penataan kawasan, namun berdampak langsung pada mata pencaharian warga yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian. Penertiban ini menyasar bangunan semi permanen dan tenda-tenda dagang yang dianggap melanggar pemanfaatan ruang terbuka publik. Padahal, dalam beberapa bulan terakhir, area eks bandara menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga, bersantai, dan berjualan. “Kita tidak melarang berjualan, tapi jangan sampai membangun tenda permanen. Gunakan gerobak atau kendaraan, setelah selesai dibawa pulang,” jelas Edwin…
Insitekaltim, Samarinda – Harga beras premium di Kalimantan Timur (Kaltim) kini mencapai Rp15.400 per kilogram, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat. Situasi ini muncul seiring ketergantungan pasokan beras Kaltim terhadap daerah luar seperti Jawa dan Sulawesi. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Provinsi Kaltim Heni Purwaningsih mengungkap kondisi pasokan tersebut saat konferensi pers hasil pengawasan beras, Kamis 7 Agustus 2025. “Yang disebut beras lokal itu hanya dikemas di sini, berasnya masih dari luar, paling banyak dari Jawa dan Sulawesi,” ujar Heni. Distribusi beras di Kaltim menghadapi hambatan geografis dan infrastruktur yang belum seefisien Pulau Jawa.…
Insitekaltim, Samarinda – Dari 10 merek beras premium yang diuji oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kalimantan Timur (Kaltim) hanya satu merek yang memenuhi seluruh parameter Standar Nasional Indonesia (SNI). Selebihnya dinyatakan memiliki cacat mutu di berbagai aspek penting. “Total 17 merek beras sudah kami uji sejak awal pengawasan. Dari 10 sampel tambahan hari ini, hanya Rumah Tulip yang lolos seluruh parameter SNI sembilan lainnya tidak sesuai,” ujar Heni Purwaningsih, Kepala DPPKUKM Kaltim dalam konferensi pers di Ruang Keminting, Kamis 7 Agustus 2025. Dari semua sampel yang dikumpulkan di Samarinda dan Balikpapan, hanya beras bermerek Rumah Tulip yang…
Insitekaltim, Samarinda – Sejumlah perwakilan warga Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), khususnya dari Long Apari dan Long Pahangai, mendatangi Kantor Gubernur Kaltim, Rabu 6 Agustus 2025. Mereka menuntut kepastian pembangunan infrastruktur jalan dari Kutai Barat menuju Mahulu yang dinilai tak kunjung tuntas. Dalam pertemuan yang berlangsung di teras Kantor Gubernur, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menerima langsung aspirasi warga. Ia menyebut, pembangunan ruas Tering–Ujoh Bilang sebenarnya sudah masuk dalam program prioritas Pemprov Kaltim dan didukung alokasi anggaran besar. “Tahun ini dari APBD ada Rp200 miliar, dan dari APBN ada Rp80 miliar. Totalnya sekitar Rp280 miliar untuk pengerjaan tahun ini,” kata Seno…