Insitekaltim, Samarinda — Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan catatan kritis terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda) usulan Pemerintah Provinsi Kaltim yang mengatur perubahan struktur hukum dua badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kaltim. Pandangan ini disampaikan anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Demokrat–PPP, Nurhadi Saputra, dalam Rapat Paripurna ke-29, Jumat 8 Agustus 2025, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Karang Paci. “Perubahan perda ini memang dibutuhkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi nasional, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ujar Nurhadi saat membacakan…
Penulis: Sitti
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong agar badan usaha milik daerah (BUMD) tidak hanya menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pandangan ini disampaikan Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kaltim, Jumat 8 Agustus 2025, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda. Agenda rapat membahas dua rancangan peraturan daerah (raperda) usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama Kaltim dan perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur meminta kejelasan lebih mendalam dalam pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Pemprov Kaltim, yaitu perubahan atas Perda PT Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Fraksi PDIP menilai pemerintah belum cukup eksplisit dalam menyampaikan pasal-pasal mana yang akan diubah maupun ditambah. Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDIP Safuad, dalam Rapat Paripurna Ke-29 DPRD Kaltim pada Jumat, 8 Agustus 2025, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda. “Pemerintah provinsi hanya menjelaskan soal pembagian laba dan besaran modal disetor. Namun tidak dijelaskan secara eksplisit pasal-pasal mana…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi PAN–Nasdem DPRD Kalimantan Timur menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 terkait Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun 2025. Baharuddin Demmu, juru bicara Fraksi PAN–Nasdem, menyampaikan bahwa revisi ini penting untuk menyelaraskan aturan pendirian dan pengelolaan BUMD dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. PT Migas Mandiri Pratama didirikan sebelum terbitnya PP tersebut, sehingga sejumlah pasal perlu disesuaikan, seperti ketentuan pembagian laba dan besaran modal disetor. “Perubahan ini dimaksudkan agar PT Migas Mandiri Pratama bisa beroperasi sesuai regulasi…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap eksistensi dan efektivitas BUMD tersebut. Salah satu desakan utama PKS adalah perumusan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang tegas dan transparan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan dalam Rapat Paripurna ke-29 yang digelar pada Jumat, 8 Agustus 2025 di Gedung Utama Kantor DPRD Provinsi Kaltim. Rapat tersebut membahas pandangan…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait badan usaha milik daerah (BUMD). Kedua regulasi yang diajukan diharapkan tidak berhenti pada pembaruan administratif, tetapi berdampak langsung pada penguatan UMKM dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dua raperda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kaltim, Jumat, 8 Agustus 2025, di Gedung Utama (B) DPRD Kaltim, yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Raperda inisiatif pemerintah provinsi: Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kaltim dan Perubahan Kedua…
Insitekaltim, Samarinda – Dalam lanjutan Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kalimantan Timur Masa Sidang II Tahun 2025, Fraksi PAN–Nasdem juga menyampaikan pandangan terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 terkait PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kaltim. Fraksi PAN-Nasdem menilai, perda yang lama tidak lagi relevan dengan kondisi regulasi terbaru, terutama setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Perubahan dianggap perlu, terutama menyangkut struktur permodalan, pembagian keuntungan, dan mekanisme penjaminan. “Peraturan ini lahir sebelum PP 54 tahun 2017, sehingga banyak ketentuan yang harus disesuaikan agar perusahaan dapat bergerak dalam koridor hukum yang tepat,” ujar Baharuddin…
Insitekaltim, Samarinda – Ketersediaan beras di Kota Samarinda dipastikan dalam kondisi aman. Hasil pengecekan langsung di gudang Perum Bulog Karang Asam Ulu menunjukkan stok beras, baik lokal maupun impor, masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar turun langsung melakukan pengecekan fisik dan administrasi distribusi beras, Kamis 7 Agustus 2025 sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan pengawasan jalur distribusi bahan pokok strategis. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari jumlah pasokan, sistem penyaluran, hingga kondisi fisik gudang dan kemasan beras yang tersimpan. “Kami ingin memastikan pasokan beras tetap…
Insitekaltim, Samarinda – Sejumlah pedagang kecil di kawasan eks Bandara Temindung Samarinda harus menelan pil pahit setelah lapak dan tenda dagang mereka dibongkar Satpol PP Kalimantan Timur. Penertiban dilakukan dalam rangka awal penataan kawasan, namun berdampak langsung pada mata pencaharian warga yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian. Penertiban ini menyasar bangunan semi permanen dan tenda-tenda dagang yang dianggap melanggar pemanfaatan ruang terbuka publik. Padahal, dalam beberapa bulan terakhir, area eks bandara menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga, bersantai, dan berjualan. “Kita tidak melarang berjualan, tapi jangan sampai membangun tenda permanen. Gunakan gerobak atau kendaraan, setelah selesai dibawa pulang,” jelas Edwin…
Insitekaltim, Samarinda – Harga beras premium di Kalimantan Timur (Kaltim) kini mencapai Rp15.400 per kilogram, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat. Situasi ini muncul seiring ketergantungan pasokan beras Kaltim terhadap daerah luar seperti Jawa dan Sulawesi. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Provinsi Kaltim Heni Purwaningsih mengungkap kondisi pasokan tersebut saat konferensi pers hasil pengawasan beras, Kamis 7 Agustus 2025. “Yang disebut beras lokal itu hanya dikemas di sini, berasnya masih dari luar, paling banyak dari Jawa dan Sulawesi,” ujar Heni. Distribusi beras di Kaltim menghadapi hambatan geografis dan infrastruktur yang belum seefisien Pulau Jawa.…