Insitekaltim, Samarinda – Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dinilai perlu diperkuat melalui pemeriksaan urine secara berkala di sekolah.
Langkah tersebut dinilai penting menyusul ditemukannya belasan pelajar di salah satu SMP negeri di Samarinda yang dinyatakan positif narkoba.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Anhar mengatakan, pemeriksaan urine dapat menjadi bagian dari deteksi dini sekaligus langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, ancaman narkoba saat ini telah menyentuh berbagai kelompok masyarakat, sehingga lingkungan sekolah juga perlu mendapatkan perhatian serius.
“Jangankan anak-anak, pejabat dan publik figur saja banyak yang terjerat. Jadi penanganannya harus serius,” ujar Anhar, Selasa, 18 Agustus 2026.
Ia mengusulkan pemeriksaan urine dilakukan secara rutin. Bahkan, apabila memungkinkan dari sisi anggaran dan teknis pelaksanaan, tes tersebut dapat dilakukan setiap bulan.
“Kalau memang memungkinkan, tes urine dilakukan setiap bulan. Ini salah satu langkah pencegahan,” katanya.
Namun Anhar menyadari pelaksanaan pemeriksaan secara berkala membutuhkan dukungan anggaran, khususnya untuk proses pemeriksaan laboratorium. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda membangun kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta lembaga terkait.
Selain pemeriksaan Anhar menilai pencegahan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan tes dan pemberian sanksi. Pembinaan terhadap pelajar melalui pendidikan serta pendekatan keagamaan juga perlu diperkuat.
“Semua sektor harus terlibat. Pendekatannya juga persuasif melalui pendidikan dan pendalaman agama,” tuturnya.
Anhar juga mengusulkan agar pemeriksaan urine dipertimbangkan dalam rangkaian proses penerimaan peserta didik baru. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu bentuk deteksi dini sebelum siswa mengikuti proses pendidikan.
Ia menekankan siswa yang nantinya diketahui positif narkoba juga perlu mendapatkan penanganan sesuai kondisi masing-masing. Menurutnya, rehabilitasi dapat menjadi salah satu pilihan agar persoalan tidak berhenti pada pemberian hukuman.
“Kalau terbukti bagaimana penanganannya? Tidak mungkin kita biarkan. Perlu dilihat apakah harus direhabilitasi atau ada penanganan lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut Anhar menilai persoalan narkoba membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Pemerintah, sekolah, BNN, orang tua, hingga masyarakat perlu memiliki peran dalam memperkuat pengawasan terhadap anak-anak dan remaja.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat membangun sistem pencegahan yang lebih kuat sehingga penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar Samarinda dapat ditekan.
“Maka perlu kerja sama dengan BNN dan pihak terkait lainnya,” pungkas Anhar.
